“Masalahnya satu, kita tidak membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Padahal kalau data itu dibuka, kita di atas rata-rata jalan nasional,” tegasnya.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa kasus tersebut berdampak serius terhadap tingkat kepercayaan publik.
Survei internal pemerintah menunjukkan bahwa sebelum persoalan jalan mencuat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah provinsi mencapai hampir 70 persen, namun, setelah isu jalan bergulir, angka itu turun menjadi sekitar 30 persen.
“Mengembalikan kepercayaan itu sangat luar biasa, dan satu-satunya cara hanya satu, yaitu transparansi. Kita harus terbuka,” pungkasnya.
Gubernur Mirza menyampaikan bahwa salah satu langkah konkret dalam mendorong keterbukaan adalah menghadirkan layanan aplikasi publik digital Lampung IN.
Aplikasi ini diharapkan menjadi kanal utama masyarakat dalam memperoleh data yang valid, akurat dan terverifikasi.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, hingga pemerintah kabupaten/kota untuk mengintegrasikan data pelayanan informasi publik dalam satu platform digital.
Berikan Komentar
Pendidikan
563
Kominfo Balam
588
455
10-Dec-2025
376
10-Dec-2025
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia