Pimpinan Media Muhammad Asyihin. Lampungpro.co/doc

Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika dunia pendidikan terlalu sering bicara tentang karakter, integritas dan keteladanan, tetapi di belakang meja justru muncul cerita tentang uang.

Guru diminta mendidik anak agar jujur. Kepala sekolah diminta menjadi teladan. Dinas pendidikan dituntut membangun tata kelola yang bersih.

Tetapi bagaimana kalau di tengah sistem itu beredar cerita tentang setoran?

Mulai dari dugaan pungutan ketika tunjangan sertifikasi guru cair, urusan buku, seragam, sampai dugaan adanya setoran dari pengelolaan dana sekolah kepada oknum tertentu di lingkungan dinas.

Kalau semua itu benar, ini bukan lagi sekadar soal uang.

Ini soal wajah pendidikan.

Sekolah mengajarkan kejujuran, tetapi praktik di belakang meja justru memunculkan cerita tentang uang yang harus mengalir.

Ironis.

Seperti lilin. Memberi cahaya kepada orang lain, tetapi perlahan membakar dirinya sendiri.

Yang paling banyak dibicarakan adalah Dana BOS.

Dana BOS bukan uang jatah.

Bukan pula uang yang boleh dipotong hanya karena seseorang merasa memiliki kewenangan.

Kalau benar ada setoran, pertanyaannya sederhana.

Untuk apa?

Apa dasar hukumnya?

Siapa yang meminta?

Siapa yang menerima?

Berapa nominalnya?

Lewat siapa?

Kalau disebut koordinasi, mengapa harus ada uang?

Kalau disebut kebersamaan, mengapa harus ada nominal?

Kalau disebut bantuan, mengapa sekolah merasa tidak bebas menolak?

Tak perlu marah menjawabnya.

Tunjukkan saja dokumennya.

Karena uang biasanya lebih jujur daripada manusia.

Cerita seperti ini juga bukan hanya muncul di Lampung. Di sejumlah daerah, persoalan pungutan dan dugaan penyimpangan anggaran pendidikan pernah menjadi perhatian lembaga pengawas maupun aparat penegak hukum.

Jadi kalau cerita serupa muncul di sini, jangan langsung sibuk mencari siapa yang bersalah.

Ikuti saja uangnya.

Dari sekolah ke mana?

Lewat siapa?

Berhenti di tangan siapa?

Lalu lihat pula urusan buku dan seragam.

Siapa yang menentukan?

Siapa penyedianya?

Berapa harganya?

Apakah sekolah benar-benar bebas memilih?

Jangan sampai sekolah berubah menjadi pasar. Bedanya, di pasar pembeli boleh memilih. Di sekolah, kalau benar ada tekanan, pilihan bisa menjadi barang mewah.

Yang lebih miris adalah cerita tentang tunjangan sertifikasi guru.

Jika benar guru harus memberikan sebagian haknya setelah tunjangan cair, lalu untuk apa negara memberikan tunjangan itu?

Ironisnya, jika informasi tersebut benar, guru-guru mata pelajaran agama pun bisa menghadapi situasi semacam itu.

Mereka mengajarkan amanah.

Mengajarkan kejujuran.

Mengajarkan halal dan haram.

Tetapi ketika hak mereka cair, muncul cerita tentang pihak yang menunggu bagian.

Kalau memberi karena ikhlas, itu sedekah.

Tetapi kalau memberi karena takut, tertekan atau merasa tidak punya pilihan, jangan disebut sedekah.

Sedekah lahir dari keikhlasan. Palakan lahir dari tekanan.

Mungkin persoalannya bukan lagi siapa yang tahu.

Tetapi siapa yang berani memeriksa.

Kalau cerita itu tidak benar, bantah dengan data.

Kalau benar, periksa dan tindak sesuai hukum.

Sebab sekolah bukan mesin setoran.

Guru bukan ATM.

Dana BOS bukan uang jatah.

Kewenangan bukan alasan untuk menadahkan tangan.

Pendidikan seharusnya menjadi tempat menyalakan cahaya kejujuran.

Jangan sampai yang diajarkan di depan kelas berbeda dengan yang dilakukan di belakang meja.

Sebab ketika pendidikan mengajarkan anak untuk tidak mengambil yang bukan haknya, tetapi orang dewasa justru sibuk mencari bagian dari hak orang lain, yang rusak bukan hanya anggaran.

Yang terbakar adalah keteladanan.

Dan kalau lilin itu terus dipaksa menyala dengan cara seperti itu, jangan heran kalau suatu hari bukan cuma lilinnya yang habis.

Ruang pendidikannya yang ikut gelap.(Opini-EdAI)