Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., saat meninjau Puskesmas Pinang Jaya | LAMPUNGPRO.CO/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, dibuat terkejut saat melakukan monitoring ke sejumlah puskesmas di wilayah setempat, Selasa (7/4/2026). Ia menemukan kondisi bangunan fasilitas kesehatan yang dinilai jauh dari kata layak.

Salah satu temuan mencolok terjadi di Puskesmas Pinang Jaya. Dalam kunjungannya, Asroni mendapati kondisi gedung yang memprihatinkan, dengan tembok yang mulai mengelupas dan sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan.

“Saya kaget masih ada gedung fasilitas kesehatan di Kota Bandar Lampung yang penampakannya seperti ini. Walaupun berada di wilayah perbatasan, seharusnya mendapat perhatian lebih,” ujar Asroni.

Ia menegaskan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pihaknya dan meminta Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan, khususnya terkait infrastruktur gedung puskesmas.

Menurutnya, masyarakat di wilayah perbatasan juga berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan nyaman, sebagaimana warga di pusat kota.

“Puskesmas Pinang Jaya ini memang berada di daerah perbatasan. Namun pemerintah kota harus tetap memberikan kenyamanan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah ini,” tegasnya.

Tak hanya soal bangunan, Asroni juga menyoroti persoalan klasik yang belum terselesaikan, yakni kekurangan tenaga kesehatan (nakes). Ia menyebut sejumlah puskesmas masih minim dokter, tenaga gizi, hingga petugas kesehatan lingkungan.

“Kondisi ini tentu berdampak langsung pada kualitas pelayanan. Jangan sampai masyarakat tidak mendapatkan layanan optimal karena keterbatasan tenaga medis,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung juga mengingatkan Pemerintah Kota Bandar Lampung agar lebih bijak dalam mengelola anggaran, terutama untuk sektor prioritas seperti kesehatan dan pendidikan.

Ia menilai, pemberian hibah oleh instansi pemerintah harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta kebutuhan mendesak masyarakat.

“Hibah yang diberikan harus melihat kemampuan keuangan daerah. Tentukan mana yang benar-benar prioritas dan menjadi kewajiban pemerintah kota,” ujarnya.

Dalam agenda monitoring tersebut, ia juga mengunjungi sejumlah fasilitas kesehatan lainnya, seperti Puskesmas Beringin Raya, Puskesmas Induk Kemiling, Puskesmas Segala Mider, serta Puskesmas Pembantu Sumber Agung dan Puskesmas Pembantu Maruja.

Monitoring ini diharapkan menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah. Pasalnya, puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. (***)
Editor : Sandy,