Kebakaran di perkebunan. | Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan 85 persen kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di area yang dikelola atau akan dikelola untuk kepentingan bisnis perkebunan. Data tersebut merupakan hasil survei internal pihak KLHK.

"Apakah kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia karena alam atau manusia? 99 persen karena manusia. Disengaja atau tidak? 90 persen disengaja. Ini kemauan sendiri atau disuruh? Dari survei kami, 80 persen karena diperintah orang. Kalau disuruh orang, untuk kebun atau tani? Survei kami 85 persen untuk perkebunan," kata Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Ruandha Agung Sugardiman, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Divisi Humas Polri, di Hotel Amarossa, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).

Ruandha menuturkan dalam proses penanggulangan bencana karhutla, Pemerintah merogoh biaya pemadaman sekitar Rp 1 triliun. 

Sementara itu Deputi II Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan menuturkan negara tak hanya merugi dari sisi materi dan hubungan bilateral dengan negara tetangga akibat bencana karhutla. 

Dalam jangka panjang, negara kehilangan warisan untuk lahan dan hutan untuk generasi mendatang karena laham gambut yang sifatnya subur menjadi rusak. "Hutan kita, warisan ke generasi mendatang hilang. Gambut yang menjadi komoditas kita rusak. Hal ini bisa kita reduksi kalau kita cegah," ujar Lilik.

Menurut dia, kunci pencegahan terletak pada sinergitas para pihak untuk menyadari bahaya karhutla. Lilik menuturkan perlu adanya pertinbangan terkait alih fungsi lahan untuk kebun sawit.

"Kunci mengatasi karhutla di pencegahan. Harus ada rumus pencegahan, apalagi kalau kemudian hutan harus berganti lahan sawit. Harus ada prediksi apakah sawit akan jadi komoditas terus atau bisa diganti dimanfaatkan untuk lainnya?" tutur Lilik. (***/PRO3)