Pemkab Tubaba Saat Gelar Rakor | Lampungpro.co/Dok Kominfo

PANARAGAN (Lampungpro.co): Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Pemkab Tubaba), terus memperkuat komitmennya dalam mendukung keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut dibuktikan, melalui digelarnya Rapat Optimalisasi Rekrutmen Peserta PPU-PN Daerah dan PB PU Pemda, serta Rekonsiliasi Iuran Wajib Triwulan II Tahun 2026 di Ruang Rapat Sekdakab Tubaba, Selasa (28/7/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekdakab Tubaba, Iwan Mursalin tersebut, dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro Bellza Rizki Ananta, beserta jajaran, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

​Sekda Tubaba, Iwan Mursalin mengatakan, pemenuhan kewajiban iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat dan aparatur daerah, merupakan prioritas tinggi pemerintah daerah.

Menurutnya, pemenuhan anggaran jaminan kesehatan bukanlah sekadar beban fiskal, melainkan bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian nyata pemerintah kepada warga.

​"Niat dan komitmen kami jelas, tidak ada niat untuk menunda apalagi tidak membayar. Program jaminan kesehatan ini adalah instrumen penting, untuk membantu masyarakat, khususnya warga kurang mampu," kata Iwan Mursalin.

Ada pun tata kelola keuangan Pemkab Tubaba dilakukan secara prudent (hati-hati) dan terukur, dengan menyesuaikan arus kas (cash flow), serta proyeksi pendapatan daerah.

Seiring dengan pemulihan dana transfer daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Tubaba optimistis seluruh kewajiban anggaran daerah dapat terealisasi secara bertahap dan berkesinambungan.

Guna memperkuat ketahanan fiskal, Pemkab Tubaba juga telah menyiapkan serangkaian langkah inovatif. Beberapa di antaranya adalah percepatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak awal tahun, serta pengetatan efisiensi tata kelola belanja di setiap OPD.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro, Bellza Rizki Ananta mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi atas keterbukaan dan komitmen kuat yang ditunjukkan oleh Pemkab Tubaba.

Ia menilai, proses pra-rekonsiliasi yang dilakukan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tubaba, semuanya sudah berjalan transparan dan efektif.

​"Kegiatan ini merupakan agenda rutin pertiga bulan, untuk penyandingan data kepesertaan dan realisasi iuran antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah, yang nantinya diteruskan ke tingkat pusat bersama Kementerian Keuangan," ungkap Bellza.

​BPJS Kesehatan sangat menghargai dan melihat komitmen yang sangat kuat dari Pemkab Tubaba, yang terus berupaya memenuhi kewajiban iuran secara konsisten dan bertahap.

Melalui sinergi yang harmonis dan transparansi yang terus terjaga ini, Pemkab Tubaba bersama BPJS Kesehatan berharap, perlindungan kesehatan bagi aparatur pemerintah daerah maupun seluruh lapisan masyarakat di Tubaba, senantiasa terjamin secara optimal dan berkelanjutan.  (***)

Editor : Febri Arianto
Reporter : Sayuti