JAKARTA (Lampro): Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengumumkan sektor konstruksi sebagai penyumbang ketiga bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2016 sebesar 0,51 persen, setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. 

Dengan demikian, kata Basuki, pembangunan infrastruktur selain telah menggerakkan ekonomi riil, turut menyumbang pada pertumbuhan ekonomi cukup sigifikan. Dan, telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Menurutnya ekonomi yang produktif tidak mungkin dicapai apabila tidak didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Untuk itu, infrastruktur merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan. Basuki juga mengatakan pihaknya sepanjang 2016 telah membangun infrastruktur dalam rangka mendukung program prioritas nasional.

Seperti, ketahanan air dan pangan, konektivitas antar daerah, serta penyediaan perumahan dan permukiman. "Realisasi akhir keuangan kami pada tahun anggaran 2016 adalah 91,32 persen dari pagu efektif sebesar Rp91,21 triliun," kata dia, dirilis Antara. 

Selanjutnya Menteri Basuki mengatakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 masih menjadi salah satu tumpuan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,4 persen dan pemerataan kesejahteraan secara nasional. 

Pada 2017, pemerintah mengalokasikan total belanja infrastruktur sebesar Rp387 triliun dan Kementerian PUPR diberikan amanah untuk mengelola anggaran dengan porsi terbesar, yaitu Rp101,4 triliun. "Kementerian PUPR selama tiga tahun ini mendapatkan amanah mengelola dan membelanjakan anggaran terbesar dibanding Kantor/Lembaga lain," kata Basuki. 

Menurutnya tantangan pembangunan ke depan semakin besar. Untuk itu, pembangunan infrastruktur akan terus dipercepat untuk dapat mencapai sasaran RPJMN 2015-2019. Pada bagian lain, Basuki juga menyatakan pihaknnya memprioritaskan anggaran dalam bentuk belanja modal yang bersifat menambah aset negara dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi. 

Ia merinci dari alokasi tahun 2017 sebesar Rp101,496 triliun, porsi belanja belanja modal Rp76,27 triliun (75,1 persen). Disusul belanja barang Rp22,48 triliun (22,2 persen), dengan rincian Rp5,6 triliun merupakan belanja barang berkarakter belanja modal dan belanja pegawai dan rutin Rp2,75 triliun (2,7 persen). (*/PRO2)