Mantan Asisten II Pemprov Lampung Saat Ditahan Kejati | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung secara resmi menahan tiga tersangka, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan benih jagung, pada Direktorat Jendral Tanaman Pangan yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung, Rabu (23/6/2021). Dari tiga yang ditahan, satu diantaranya dilakukan penahanan kota karena sakit.

Ada pun dua tersangka yang ditahan yakni mantan Asisten II Pemprov Lampung yang juga menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung Edi Yanto (EY). Kemudian salah satu rekanan Imam atau inisial IMA.

Salah satu tim penyidik yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pihaknya sudah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka, setelah tahap penyidikan 20 hari. Untuk satu tersangka mantan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Herlin Retnowati (HR/HRR) saat ini masih dilakukan penahanan kota karena sakit kanker.

"Tersangka HR ini sudah ada juga keterangan dari surat dokter. Ini tidak menutup kemungkinan akan diuji terlebih dahulu riwayat medisnya, lalu meminta pendapat dokter apabila tidak membahayakan akan dilakukan sama," kata salah satu tim penyidik Kejati Lampung.

Sebelumnya kasus ini berawal dari program pemerintah pusat, untuk swasembada jagung tahun 2017 di Lampung. Kemudian pemerintah daerah, mengajukan proposal kepada Kementerian Pertanian secara elektronik (E- Proposal).

Dari pengajuan itu, Provinsi Lampung mendapatkan alokasi anggaran berkisar Rp140 miliar, dengan syarat digunakan untuk belanja benih varietas hibrida (pabrikan) 60 persen dan benih varietas hibrida balitbangtan 40 persen. Kemudian PPK melaksanakan penandatanganan kontrak sebanyak 12 kontrak dalam lima tahapan kegiatan, dengan jenis benih varietas yang diadakan ada sembilan jenis benih varietas hibrida.

Kemudian salah satu varietas yang diadakan adalah jenis benih varietas balitbang dengan merek BIMA 20 URI. Selanjutnya PPK menunjuk PT. DAPI yang mengaku sebagai distributor, yang ditunjuk oleh PT ESA sebagai penyedia varietas benih jagung Balitbangtan, dengan pelaksanaan kontrak sebanyak dua kali senilai Rp15 miliar.

Rencananya akan dialokasikan untuk lebih kurang 26 ribu Ha lahan tanam, dengan jumlah benih sebanyak 400 Kg yang tersebar di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Lampung Utara. Namun dalam proses penyidikan diperoleh fakta bahwa, PT DAPI tidak pernah mendapatkan dukungan dari produsen jenis benih BIMA 20 URI.

Ada pun yang terjadi didalam proses pengadaan, hanya proses jual beli antara PT DAPI dengan PT ESA dan dalam mengadakan benih varietas penyedia yang ditunjuk. PT DAPI mengadakan sendiri (membeli dari pasar bebas) sehingga kualitas daripada benih yang diadakan, menjadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan (sertifikat kadaluarsa atau sertifikat tumpang tindih).

Perkara ini berawal dari penyelidikan Kejaksaan Agung, dengan informasi awal yang tertuang dalam LHP BPK terhadap kegiatan Pemeriksaan Kementerian Pertanian RI. Ditemukan adanya indikasi kerugian negara atas pekerjaan PT DAPI, karena benih melebihi batas masa edar atau kadaluarsa dan benih tidak bersertifikat senilai lebih kurang Rp8 miliar.

Saat ini proses perhitungan kerugian keuangan negara, sedang dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Terhadap ketiganya disangkakan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidair   pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 Tahun penjara. (***)

Editor : Febri Arianto