Mal Pelayanan Publik Kota Palembang, Sumatera Selatan. LAMPUNGPRO.CO/SETKAB

JAKARTA (Lampungpro.co): Kota Bandar Lampung masuk 38 kabupaten/kota yang ikut menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), Selasa (2/3/2021), di Jakarta. Bandar Lampung juga tercatat satu-satunya daerah di Lampung yang ikut penandatanganan komitmen awal pembangunan MPP di masing-masing daerah, yang akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional.

Penandatanganan ini disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Daerah berstatus kabuputen itu yakni Langkat, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas, Lebong, Cirebon, Bogor, Subang, Hulu Sungai Selatan, dan Sanggau. Kemudian Bulungan, Bangkalan, Lumajang, Blora, Karanganyar, Rembang, Pekalongan, Gowa, Pinrang, Bombana, Konawe, dan Halmahera Selatan.

Sedangkan untuk daerah berstatus Kota yakni Pariaman, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Tangerang Selatan, Sukabumi, Balikpapan, Bontang, Banjar Baru, Singkawang, Palangkaraya, Malang, Yogyakarta, dan Magelang. Menurut Menteri PANRB, dengan berdirinya MPP di kabupaten dan kota ini, masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak hal. 

Urusan administrasi hingga perizinan berusaha, bisa dilakukan dalam satu tempat. Melalui MPP yang disiapkan, setidaknya harus mampu mendukung kegiatan pemerintah dari fungsi ekonomi, terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin-izin usaha untuk menggerakkan ekonomi nasional, kata Tjahjo.

Pembangunan MPP merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pengelolaan MPP dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.