UIN Raden Intan Lampung Bersama KPK RI | Lampungpro.co/Dok UIN

Sejak dilantik sebagai rektor pada 28 Januari 2022, Prof. Wan Jamaluddin menegaskan pentingnya membangun tim yang berpegang pada prinsip-prinsip antikorupsi. Ia mencontohkan tidak adanya transaksi dalam proses penjaringan kabinet, melainkan berdasarkan pertimbangan profesional dan aspirasi.

Menurutnya, hal ini turut menjaga suasana kampus tetap kondusif meskipun ada dinamika yang terjadi. Pada tahun 2022, KPK menyelenggarakan forum PIEPTN yang menghasilkan delapan perangkat dan dua belas area penguatan integritas kampus sebagai bagian dari program Good University Governance (GUG).

Delapan perangkat tersebut meliputi pengelolaan konflik kepentingan, pengendalian gratifikasi dan suap, penyusunan SOP pada area penguatan integritas, regulasi yang mencantumkan reward and punishment, optimalisasi teknologi informasi untuk digitalisasi dan otomasi sistem, keterbukaan informasi dan forum komunikasi, integrasi nilai integritas ke dalam kode etik dan perilaku pimpinan, akademisi, serta tenaga kependidikan, serta pengawasan internal dan whistleblowing system.

Sebagai tindak lanjut, UIN Raden Intan Lampung juga telah menerbitkan SK Rektor tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, Peraturan Rektor tentang Pengendalian Gratifikasi, serta membentuk Tim Unit Pengendali Gratifikasi pada 2023.

Kampus hijau UIN Radin Intan Lampung juga melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2024 dengan melibatkan 232 responden, melakukan asesmen PIEPTN, FGD implementasi pengendalian gratifikasi, serta sosialisasi melalui standing banner di setiap program studi. Tahun ini, UIN RIL kembali berpartisipasi dalam Survei Penilaian Integritas 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan kinerja Kementerian Agama.

Masagung Dewanto dari KPK menyampaikan apresiasi terhadap langkah konkret UIN Raden Intan Lampung dalam mendukung program PIEPTN. Menurutnya, pada tahun 2023 terdapat tujuh kampus yang terlibat, dan UIN Raden Intan Lampung termasuk salah satu yang aktif menindaklanjuti program.

Menurutnya, pendampingan dari KPK berupa sosialisasi dan bimbingan teknis akan terus dilakukan. Program PIEPTN sendiri bersifat sukarela, dan KPK menghargai inisiatif UIN Raden Intan Lampung dalam memperkuat integritas kampus.