BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Para aktivis penentang hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung yang mengunggulkan pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik), mengaku tidak akan mengendorkan semangat. Pasca rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, Minggu (8/7/2018), gelombang aksi massa masih akan terus terjadi.

Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) Posko Demokrasi, Rismayanti Borthon, hari ini Senin (9/7/2018) pukul 09.00, pihaknya menggelar aksi unjuk rasa dari Bundaran Gajah (Tugu Adipura) menuju Kantor Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Jalan Jenderal Sudirman. "Aksi ini untuk menyikapi situasi pilgub tabur amplop. Tuntutan kami, agar Bawaslu mendiskualifikasian paslon Arinal-Nunik dan melaksanakan Pilgub ulang," kata Rismayanti, dalam undangan yang disampaikan ke media massa, Minggu (8/7/2018).

Menurut Rismayanti, selain tuntutan diskualifikasi Arinal-Nunik, pihaknya meminta aparat mengusut aliran dana dari PT Sugar Grup Companies (SGC) pada Pilgub Lampung. "Arinal-Nunik secara nyata-nyata melakukan tindakan politik uang dan dibiarkan oleh Bawaslu dan jajarannya. Kini Bawaslu Lampung hanya sibuk mengurus laporan masyarakat soal politik uang. Sebenarnya Bawaslu Lampung dan Kepolisian sangat mungkin mencegah terjadinya politik uang jika institusi itu mau bertindak mencegah dan menangkap operator utama pembawa uang tersebut," kata Rismayanti.

BACA JUGA: Ribuan Massa Tolak Arinal-Nunik Sempat Bentrok dengan Aparat

Pada saat rekapitulasi suara di Hotel Novotel, Minggu (8/7/2018), massa yang menamakan diri Rakyat Lampung Bergerak, juga menggelar aksi unjuk rasa. Menurut Abdurahman, Kordinator Aksi Rakyat Lampung Bergerak kejahatan demokrasi paling brutal terjadi pada Pilgub 27 Juni 2018. "Praktek politik uang yang disokong korporasi mencabik-cabik kesakralan proses hajat rakyat lima tahunan itu," kata Abdurahman.

Menurut dia, maraknya politik uang itu terkesan dibiarkan dan proses pengusutannya pun lamban. "Praktek politik uang terjadi terang benderang secara terstruktur, sistematis, dan massif. Bukan saja mencederai proses demokrasi, tapi juga menginjak-injak harkat, martabat dan budaya masyarakat Lampung," kata Abdurahman. (PRO1)