Pengukuhan Dewan Pendidikan Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus menunjukkan komitmennya, dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, dengan mengukuhkan Dewan Pendidikan Lampung masa bakti 2025-2030, Senin (13/4/2026).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada jajaran Dewan Pendidikan Lampung yang baru dikukuhkan.

Gubernur berharap, keberadaan Dewan Pendidikan Lampung ini dapat menjadi motor penggerak, sekaligus pengawas dalam pembangunan sektor pendidikan di daerah.

Menurut Gubernur Lampung, pendidikan merupakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus kunci utama kemajuan daerah. Ia menekankan, sejarah bangsa menunjukkan peran penting kaum terdidik dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun Indonesia.

"Pendidikan adalah representasi harapan orang tua agar anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Lampung telah menghapus uang komite sekolah untuk SMA negeri, serta menghadirkan program pendidikan gratis," kata Rahmat Mirzani Djausal.

Kebijakan tersebut, kemudian diikuti dengan langkah progresif membebaskan sekitar 24 ribu ijazah, yang sebelumnya tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

Untuk itu, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran Rp80 miliar, guna memastikan para siswa dapat memperoleh hak administratif mereka secara penuh.

Gubernur juga menargetkan pada tahun 2026 ini, tidak ada lagi anak putus sekolah di Lampung, seiring dengan upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan juga sistem pendidikan secara menyeluruh.

Kabar menggembirakan lainnya, jumlah siswa Lampung yang diterima melalui jalur prestasi ke perguruan tinggi mengalami peningkatan signifikan, hampir tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya. Hal ini dinilai sebagai indikator membaiknya kualitas pendidikan di daerah.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Lampung terpilih, Prof. Syafrimen menyebutkan, pihaknya turut menyoroti sejumlah tantangan pendidikan yang masih dihadapi, seperti kesenjangan akses dan mutu antar wilayah, serta belum optimalnya keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Menurutnya, dari sekitar 110 ribu lulusan SMA/SMK setiap tahun, baru sekitar 22 persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain itu, capaian literasi, numerasi, dan penguatan karakter juga masih perlu ditingkatkan.

"Kami berkomitmen mendorong kebijakan berbasis data, memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kualitas guru, serta memastikan pendidikan di Lampung semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja," sebut Prof. Syafrimen.

Pengukuhan Dewan Pendidikan Lampung ini, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor G/36/V.01/HK/2026. Susunan kepengurusan dipimpin Prof. Syafrimen.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemprov Lampung optimistis sektor pendidikan akan semakin inklusif, berkualitas, dan mampu mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul, yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global. (***)

Editor : Febri Arianto