Diskusi Publik Pilkada Tidak Langsung | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Sejumlah akademisi dari Universitas Lampung (Unila), menyoroti sisi positif wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada), melalui mekanisme perwakilan di DPRD atau Pilkada tidak langsung.

Pakar komunikasi politik dan Pemilu Unila, Robi Cahyadi Kurniawan mengatakan, pemilihan langsung memang pernah menjadi koreksi atas masa lalu, tapi kini justru melahirkan persoalan berulang yang sulit diputus. Ia menilai, evaluasi menyeluruh diperlukan karena problem yang muncul bukan lagi insidental, melainkan sudah menjadi pola.

"Selama 20 tahun, ada kelemahan dari pemilihan langsung yakni maraknya politik uang, korupsi yang merajalela, inkonsistensi kebijakan publik yang tidak berorientasi pada rakyat, dan pemborosan anggaran," kata Robi Cahyadi Kurniawan dalam diskusi publik berjudul "Pilkada Tidak Langsung: Menata Ulang Demokrasi dan Memutus Rantai Politik Uang," di Bandar Lampung, Kamis (22/1/2026).

Robi menilai, maraknya politik uang dalam pilkada langsung telah menjadikan kontestasi elektoral sebagai arena transaksi terbuka yang merusak kualitas demokrasi.

Menurut dia, keterlibatan massa pemilih dalam jumlah besar, justru memperluas ruang praktik politik uang dan mendorong biaya politik semakin tidak terkendali.

Oleh karena itu, Pilkada tidak langsung dinilai dapat mempersempit ruang transaksi politik di tingkat akar rumput dan menekan insentif balik modal, yang selama ini membayangi kepala daerah terpilih. Selain itu, ia menilai semua hal itu harus dibarengi dengan perbaikan sistem pengawasan agar poltik uang tidak kembali terjadi.

"Publik sudah terbiasa dengan pada setiap pemilihan mendapatkan iming-iming uang. Jadi yang harus diperbaiki bukan hanya sistemnya, tapi juga celah-celah yang membuat praktik itu terus berulang," ujar Robi Cahyadi Kurniawan.

Selain politik uang, Robi juga menyoroti biaya politik yang tinggi sebagai pemicu korupsi dan perilaku balik modal kepala daerah. Menurut dia, biaya besar tidak hanya terjadi di level calon, tapi juga dipengaruhi desain penyelenggaraan pemilu yang membuat anggaran membengkak.