Geser ke atas
News Ekbis Sosok Halal Pelesir Olahraga Nasional Daerah Otomotif

Kanal

Mahasiswa Lampung Protes Bubarkan DPR RI di Tugu Adipura, Imbas Isu Pembatalan Putusan MK Terkait Pilkada
Lampungpro.co, 22-Aug-2024

Febri 141

Share

Aksi Mahasiswa Lampung Protes Bubarkan DPR RI di Tugu Adipura Bandar Lampung | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Empat mahasiswa di Lampung yang tergabung dalam Kelompok Studi Kader (Klasika) dan Kelompok Lingkaran Ketjil, melalukan aksi diam di Tugu Adipura, Tanjungkarang, Bandar Lampung pada Rabu (21/8/2024) malam.

Dengan memakai kostum cosplay bertopeng Money Heist seperti hacker, gerakan tersebut muncul di tengah upaya DPR RI dan pemerintah untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terhadap ketentuan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Aksi tersebut, merupakan bentuk protes terhadap keputusan kontroversial Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, terhadap putusan MK terkait batas usia calon kepala daerah dan syarat pencalonan kepala daerah.

Dalam putusan rapat Baleg pada Rabu (21/08/2024), mendapat perhatian luas masyarakat. Protes dan kritik dilakukan warganet Indonesia dengan membanjiri media sosial dengan gambar lambang burung garuda bertuliskan "Peringatan Darurat".

Dalam aksi tersebut, kelompok yang mengenakan kostum cosplay bertopeng Money Heist mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan Baleg DPR.

Mereka menuntut agar DPR dibubarkan, dengan alasan keputusan yang diambil tidak mencerminkan kepentingan rakyat.

Pimpinan Kelompok Lingkaran Ketjil, Damar mengatakan, bubarkan DPR jika keputusan yang diambil tidak merepresentasikan kepentingan rakyat.

"Kami juga mendorong akademisi dan masyarakat lainnya, untuk bersuara menentang keputusan tersebut dan bersatu melawan ketidakadilan," kata Damar.

Sementara itu, Direktur Klasika Lampung, Ahmad Mufid mengungkapkan, pihaknya mengkritik tindakan DPR RI yang dianggapnya sebagai pembangkangan terhadap konstitusi.

"Putusan MK final dan mengikat semua, baik negara, lembaga negara, dan warga, sehingga putusan MK harus dijadikan rujukan bagi pasal-pasal yang terkait treshold dan batas usia calon di Pilkada 2024," ungkap Ahmad Mufid.

Ahmad Mufid menegaskan, sebelumnya DPR RI sama sekali tidak pernah secara kilat melakukan revisi undang-undang, kecuali untuk kepentingan kekuasaan politik tertentu.

"Kami melihat tidak ada alasan mendesak untuk merevisi UU Pilkada. Ini aneh karena dipaksakan secara kilat, putusan MK seharusnya menjadi acuan yang mengikat semua pihak," tegas Ahmad Mufid.

Ahmad Mufid menilai, revisi undang-undang tersebut sebagai upaya politik semata dan tidak mencerminkan kepentingan rakyat.

Keputusan terbaru Baleg DPR RI mengubah batas usia calon kepala daerah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 dan menyesuaikan syarat pencalonan dengan ketentuan partai di DPR RI dan partai nonparlemen.

Keputusan tersebut, tentunya dinilai Klasika mendapat kecaman dari berbagai pihak yang menilai langkah tersebut, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. (***)

Editor : Febri Arianto

Berikan Komentar

Kopi Pahit

Artikel Lainnya
Arinal Djunaidi Manusia Penuh Keberuntungan, Akankah Menang...

Pasalnya, menurut catatan Nyonya Lee tak pernah dua kali...

22202


Copyright ©2024 lampungproco. All rights reserved