BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Aliansi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, dan serikat buruh, menilai di tengah hiruk pikuk Indonesia, ternyata tidak satu pun yang menyentuh persoalan rakyat secara mendasar. Malah memutasi pokok persoalan seperti liberalisasi di sektor ekonomi.

Siaran pers yang diterima Lampungpro.com, Minggu (30/4/2017), menyebutkan penerapan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan Outsorching sektor tenaga kerja dan sektor pendidikan lewat UU Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012 sarat dengan liberalisasi. Kondisi ini membuat ratusan petani Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, menyemen kaki di Jakarta karena memprotes rencana pembangunan PT Semen Indonesia.

Masalah tersebut, merupakan sebagian dari tuntutan Aliansi PPRL dalam memperingati Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2017. Rencananya, peringatan tersebut diisi aksi Massa pada dengan tema sentral 'Perkuat Persatuan Gerakan Rakyat, Lawan Ekonomi-Politik Kapitalis, Wujudkan Kedaulatan Rakyat', di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Senin (1/5/2017) dan Selasa (2/5/2017) di Kantor DPRD Provinsi Lampung. (PRO1)

Berikut 10 tuntutan Aliansi PPRL Lampung:

1. Cabut PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
2. Tolak sistem kerja kontrak, outsourching, dan union busting
3. Berikan upah layak nasional dan perlindungan sosial bagi rakyat, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepastian kerja, dan jaminan atas tanah.
4. Tolak revisi UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengebiri hak pekerja.
5. Stop represifitas dan kebrutalan aparat terhadap gerakan rakyat
6. Lawan kapitalisasi pendidikan.
7. Stop penyempitan ruang demokrasi.
8. Tangkap, adili, dan sita harta koruptor.
11. Nasionalisasi aset strategis yang dikuasai asing.
10. Wujudkan reforma agraria sejati dan keadilan gender