Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU kepada Pemprov Lampung | LAMPUNGPRO.CO/Ist

JAKARTA (Lampungpro.co) : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatat prestasi di tingkat nasional setelah meraih dua penghargaan bergengsi dari kementerian berbeda pada periode yang hampir bersamaan.

Menariknya, capaian ini tidak hanya menonjolkan hasil akhir, tetapi juga memperlihatkan bagaimana metode penilaian yang ketat, berbasis data, dan multidimensional menjadi landasan Lampung tampil sebagai salah satu daerah terbaik di Indonesia.

Pada acara Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri dan Tempo Media Group di Hotel Borobudur Jakarta, pada Senin (1/12/2025), Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan untuk Kategori Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi (Kelompok Fiskal Tinggi).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerima penghargaan setelah Lampung mencatat penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,69 persen dan penurunan kedalaman kemiskinan 0,10 persen, melampaui rata-rata provinsi dengan fiskal tinggi.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan metodologi yang dijelaskan oleh Chairul Anam, General Manager Pusat Data Tempo. Penilaian dilakukan dengan kerangka dua kelompok utama, yaitu Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Kinerja Akselerasi Program Strategis Nasional.

Metode Penilaian Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Bobot 50–80%), Penilaian dilakukan melalui komposit dari berbagai indeks nasional, antara lain: Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks SPM, Realisasi Pendapatan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indeks Pencegahan Korupsi (MCP-KPK), Indeks Integritas, Indeks Daya Saing Daerah, Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Sementara untuk Metode Penilaian Kinerja Akselerasi Program Strategis Nasional Meliputi indikator penanggulangan kemiskinan, inflasi, akses pendidikan, akses kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan ketimpangan.

Penilaian dibuat lebih adil dengan membagi peserta berdasarkan kapasitas fiskal daerah, termasuk kategori fiskal tinggi di mana Lampung berhasil menjadi yang terbaik.