#beritapolitiklampung #webberitadaerah #webberitanasional #portalberitalampung #portalberitawisatanasional #portalberitaasiangames #portalberitapendidikan #beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata Lampung, Indonesia

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan yang fokus, terukur dan komprehensif. Sehingga, dapat menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Lampung, kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat membuka Musrenbang Provinsi Lampung 2018, Rabu (11/4/2018), di Ballroom Swissbell Hotel Bandar Lampung.

Dalam kegiatan itu, Mendagri didampingi Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dan Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Priambodo, serta seluruh unsur Forkopimda, para Kepala Daerah se-Lampung, dan undangan lainnya.

Dalam kegiatan itu juga Mendagri menyoroti sektor pangan Lampung, Jalan Trans Tol Sumatera (JTTS) yang diharapkan dapat menjadi potensi besar untuk mengejar target pertumbuhan nasional. Dia memastikan pelaksanaan program prioritas Pemprov Lampung dan pemerintah kabupaten/kota di Lampung harus sejalan dengan program strategis nasional.

Perencanaan pembangunan itu harus terencana dan terukur. Presiden memastikan program strategis nasional Nawa Cita bisa terlaksana di Provinsi Lampung juga seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Terutama yang menyangkut infrastuktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Begitu pula dengan program prioritas baik provinsi, kabupaten dan kota harus sinkron dengan program Pemerintah Pusat, kata Mendagri.

Dalam perencanaan pembangunan, Mendagri mengingatkan kepala daerah harus melibatkan berbagai komponen bukan hanya lembaga legislatif, tapi juga melibatkan unsur Yudikatif seperti TNI dan Polri serta Kejaksaan dan Pengadilan. Kemudian  LSM, perguruan tinggi, dan juga tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar stabilitas bisa terjaga. Sehingga, program pembangunan bisa terselesaikan dan berjalan dengan baik.

Tjahyo juga menegaskan hubungan tata kelola Pemerintah Pusat dan daerah harus semakin efektif dan efisien untuk mempercepat reformasi birokrasi. Hal ini bertujuan memperkuat otonomi daerah, baik otonomi tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. (**/PRO2)

.