JAKARTA (Lampungpro.com): Akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengelolaan SMA/SMK kepada pemerintah kabupaten/kota. Sehingga, UU Nomor 23/2014 kota/pemerintah kabupaten. Hal itu menguatkan UU Pemda yang mengatur SMA/SMK dikelola Pempemerintah Provinsi. "Menolak permohonan seluruhnya," kata Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, Rabu (19/7/2017) dalam sidang terbuka untuk umum.

Menurut Ketua MK yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apa yang dijadikan kriteria bahwa suatu urusan pemerintahan konkuren kewenangannya akan diberikan kepada daerah (baik daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota) atau akan tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat. 

Terhadap persoalan ini, UU Pemda menyatakan bahwa prinsip yang dijadikan dasar adalah prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. "MK menilai pendidikan masuk dalam urusan pemerintah yang wajib dipenuhi karena terkait dengan pendidikan dasar. Untuk itu, apabila berdasarkan keempat prinsip tersebut pembentuk undang-undang berpendapat bahwa pendidikan menengah lebih tepat diserahkan kepada daerah provinsi, maka hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.

Kasus gugatan ke MK itu bermula saat Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar menggugat Lampiran UU Nomor 23/2014 tentang Pemda Anka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan. Dalam peraturan itu, kewenangan mengelola pendidikan SMA/SMK diserahkan ke Pemerintah Provinsi yang sebelumnya menjadi tanggungjawab kabupaten/kota. Bahkan, sebelumnya diberitakan tiga warga Surabaya juga menggugat hal serupa yang didukung Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. (**/PRO2)