Pemprov Lampung Saat Musrenbang RKPD | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Lampung Tahun 2026 dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/4/2026).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pembangunan Lampung harus bertumpu pada penguatan sektor pertanian, sebagai tulang punggung ekonomi daerah, karena sebagian besar masyarakat Lampung masih bergantung pada sektor tersebut.

"Sekitar sepertiga PDRB Lampung ditopang sektor pertanian, dengan jutaan masyarakat menggantungkan hidup di dalamnya. Las lahan pertanian di Lampung mencapai sekitar 1,8 juta hektar dari total wilayah, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong mendominasi produksi," kata Rahmat Mirzani Djausal.

Namun selama puluhan tahun, sistem ekonomi pertanian dinilai belum berpihak kepada petani. Harga komoditas yang fluktuatif serta rantai pasok yang panjang menyebabkan keuntungan petani relatif kecil.

Gubernur mencontohkan, sebelum adanya intervensi kebijakan harga, pendapatan petani padi hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas jagung dan singkong yang menjadi andalan Lampung.

Bahkan petani singkong sebelumnya hanya memperoleh pendapatan rata-rata sekitar Rp1 juta perbulan. Situasi ini berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan serta rendahnya kemampuan fiskal daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi terbatas karena bergantung pada daya beli masyarakat. Sementara rasio PAD di sejumlah daerah bahkan hanya berkisar 3-10 persen dari APBD, yang turut memengaruhi kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Menurut Gubernur Mirza, ketimpangan ekonomi antara desa dan kota juga semakin terlihat, di mana sebagian besar uang berputar di wilayah perkotaan.