TULANGBAWANG (Lampungpro.com): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang, Lampung, memiliki tunggakan listrik kepada PT PLN sebesar Rp8 miliar. Tunggakan itu menumpuk terhitung sejak 2015 sampai 2017. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Tulangbawang Rustam Effendi mengatakan, hutang Pemkab kepada pihak PT PLN mencapai angka itu. Hal itu terjadi pada tagihan biaya lampu jalan dan pemakaian perkantoran.

Menurut dia, jumlah tagihan yang dikirimkan pihak PLN tidak dapat dipenuhi atau direalisasikan. Sebab, kata dia, pihak PLN tidak dapat menunjukkan bukti kontrak pemakaian listrik pada lampu jalan atau lampu hias. Pemkab hanya bisa membayar Rp3 miliar untuk tagihan lampu jalan tahun 2017. Terhitung Januari-Maret sudah kita bayar. Tahun-tahun sebelumnya belum kita bayar, karena tidak ada data jelasnya, kata Rustam, Selasa (14/3/2017).

Untuk lebih jelasnya, kata Rustam, bisa langsung dikonfirmasikan pada leading sektornya, yakni di Bagian Umum dan Dinas Lingkungan Hidup. BPKAD hanya menerima berkas usulan pencairan. "Teknisnya ada di mereka. Di sini kami hanya mencairkan usulan mereka. Secara rincinya kami tidak tahu berapa besar hutang Pemkab Tulangbawang kepada PLN," kata dia.

Di tempat terpisah, Manager PLN Ranting Menggala Rifky, enggan dan tidak bersedia untuk merincikan besaran hutang tagihan listrik Pemkab Tulangbawang. Menurut dia, itu adalah rahasia perusahaan yang harus dijaga dan tidak boleh dibocorkan. "Itu rahasia perusahaan Pak. Tidak boleh dibocorkan. Silahkan tanya saja langsung pada Pemkab Tulangbawang, kata Rifki, via ponselnya. (PRAM/PRO2).