Dosen Polinela Eling Wening Pangestu, S.I.Kom., M.A. | LAMPUNGPRO.CO

Moore (1995), dalam bukunya Creating Public Value, menekankan bahwa konten pemerintah baru akan menciptakan nilai publik bila dibangun dengan strategi komunikasi yang menjunjung nilai-nilai demokrasi dan kebermanfaatan sosial. Ia menyebut lima prinsip utama yang seharusnya menjadi panduan, yakni: integritas informasi, struktur narasi yang sistematis, aksesibilitas universal, kohesi simbolik dalam representasi negara, serta pengarsipan digital yang dapat diverifikasi.

Norma-norma ini diperkuat dengan standar internasional seperti ISO/IEC 82079-1:2019 yang menekankan pentingnya information for use, serta ISO 26000:2010 yang menyoroti tanggung jawab sosial dalam penyampaian informasi publik.

Dalam distribusi konten digital, dua metrik utama—reach dan impressions—menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas jangkauan informasi. Mui dan Lim (2023) menjelaskan bahwa reach mengacu pada jumlah orang unik yang melihat konten, sedangkan impressions mencakup total tayangan, termasuk pengulangan.

Sayangnya, masih sedikit lembaga yang secara konsisten memantau dua metrik ini dalam evaluasi kinerja komunikasinya, padahal keduanya sangat penting untuk mengetahui seberapa luas pesan tersampaikan.

Penelitian juga menunjukkan perbedaan performa antar platform media sosial. Studi Bishqemi dan Crowley (2022) menyebutkan bahwa algoritma TikTok lebih efektif menjangkau audiens yang tepat dibandingkan Instagram, bahkan dalam distribusi konten yang sepenuhnya organik.

Penelitian Wulandari dkk. (2025) menguatkan hal tersebut melalui studi kasus UMKM Indonesia. Hasilnya, TikTok mencatat rata-rata 833 tayangan per hari, lebih tinggi dibandingkan Instagram yang mencatat 499 tayangan—meskipun dari sisi interaksi, Instagram unggul karena frekuensi unggahan yang lebih tinggi.

Facebook dan Twitter (kini X) menunjukkan dinamika berbeda. Meski Facebook memiliki pengguna terbanyak di Indonesia, jangkauan organiknya menurun akibat perubahan algoritma. Sebaliknya, akun Twitter milik institusi pemerintah kerap mendapatkan impressions tinggi, terutama saat krisis atau pengumuman penting terjadi, sebagaimana dicatat dalam riset Ernungtyas dkk. (2024).