Dosen Polinela Eling Wening Pangestu, S.I.Kom., M.A. | LAMPUNGPRO.CO

Selain platform, jenis akun juga memengaruhi efektivitas komunikasi. Wulandari dkk. menemukan bahwa micro-influencer—akun dengan 1.000 hingga 100.000 pengikut—menunjukkan tingkat keterlibatan yang jauh lebih tinggi dibanding mega-influencer. Artinya, pendekatan berbasis komunitas atau niche bisa lebih efektif dalam menjangkau dan memengaruhi publik dibanding hanya mengandalkan akun besar.

Lalu bagaimana dengan akun-akun pemerintah? Riset menunjukkan bahwa akun resmi lembaga seperti @kemenkominfo tetap memiliki potensi besar menjangkau masyarakat luas, terutama saat menyampaikan informasi penting seperti beasiswa atau kebijakan kesehatan. Namun, tantangan utama adalah bagaimana membuat konten tersebut tetap relevan, inklusif, dan mudah dipahami oleh semua kalangan.

Tulisan ini disusun melalui pendekatan rapid review terhadap literatur akademik dari tahun 2015–2025. Analisis dilakukan terhadap sumber-sumber dari pangkalan data terkemuka seperti Scopus, JSTOR, dan IEEE Xplore, serta 23 panduan komunikasi digital dari kementerian dan lembaga di Indonesia. Referensi juga mencakup standar internasional seperti ISO/IEC 27001:2022, prinsip aksesibilitas WCAG 2.2, serta kaidah jurnalisme positif.

Dengan memadukan teori akademik dan praktik birokrasi, tulisan ini menegaskan pentingnya membangun sistem komunikasi publik yang terstruktur, terdokumentasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam dunia digital yang sarat distraksi, kekuatan informasi tidak lagi diukur dari banyaknya pesan, tetapi dari kualitas penyampaiannya serta dampak yang ditimbulkan bagi warga negara.

Ke depan, konten publik yang ideal harus mampu berfungsi bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan di sini bersifat konkret: warga bisa memahami program pemerintah, menilai manfaatnya secara kritis, dan membuat keputusan yang berdampak langsung bagi kehidupan mereka.

Misalnya, konten mengenai layanan sosial tidak cukup hanya menyertakan tautan pendaftaran, tetapi juga perlu dilengkapi penjelasan bergambar, tersedia dalam bahasa daerah, dan dilengkapi jalur aduan yang responsif.

Begitu pula, kampanye di bidang kesehatan atau pendidikan bisa menjadi alat transformasi sosial bila disajikan dengan visual inklusif, disebarluaskan lewat kanal yang sesuai dengan karakteristik audiens, dan dibarengi dengan ruang partisipasi nyata—seperti survei warga, forum diskusi daring, atau kolaborasi komunitas.