Kemendagri Tito Karnavian saat melakukan pembahasan pemanfaatan e-Katalog dan Toko Daring | Lampungpro.co/Diskominfotik Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Program Strategis Kegiatan Pemerintah Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring dari Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Senin (24/1/2022). Dalam Rapat Kerja tersebut, Mendagri mengimbau Kepala Daerah untuk mengoptimalkan Program Digitalisasi e-Katalog dan Toko Daring.

Program ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempermudah pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga dapat membantu penyerapan anggaran dan ikut mendorong pengembangan UMKM. Selain itu, menurut Mendagri penerapan program e-Katalog dan Toko Daring dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya mempercepat dan mempermudah belanja APBN dan APBD, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal/regional, efisiensi waktu dan biaya dalam memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan, meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa serta memudah monitoring karena tercatat secara elektronik.

Pada rakor tersebut Mendagri mengimbau kepala daerah agar mengoptimalkan program digitalisasi E-Katalog dan Toko Daring pada Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak pidana Korupsi. "Korupsi bukan hanya tindak pidana sebagaimana yang diterangkan pada undang-undang. Tapi jauh dari itu, Korupsi adalah kejahatan yang merampas hak kita semua, hak rakyat, bahkan hak asasi manusia," tegas Mendagri Tito Karnavian.

Sebelumnya saat Rakor LKPP dengan Kemendagri (21/01), Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menyampaikan, saat ini orientasi LKPP adalah menjadikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sebagai instrumen mendorong pemulihan dan pemerataan ekonomi dengan mengoptimalkan Katalog Elektronik dan Toko Daring. Dalam Katalog Elektronik dan Toko Daring, akan dioptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pelibatan UMK serta koperasi. (***) 

SUMBER : Diskominfotik Provinsi Lampung