Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad | Febri/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Soal operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur, Polda Lampung  menyebut empat tersangka yang diamankan ini, dua diantaranya diduga dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pengawasan Lampung Timur. Sedangkan dua tersangka lainnya, berasal dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, keempatnya dilakukan penangkapan berdasarkan laporan masyarakat karena diduga melakukan pemungutan liar (pungli). Mereka dikategorikan pungli, karena adanya suatu pemaksaan dan pemerasan.

"Berdasarkan laporan masyarakat, ada suatu pemaksaan kepada perangkat desa tersebut, untuk memberikan sejumlah uang. Dalam hal ini dilakukan penangkapan dan penahanan, karena ada yang melapor kepada pejabat tersebut. Kemudian nereka mengatakan, bahwa ada dugaan penyalahgunaan di perangkat desa," kata Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Sabtu (11/7/2020)

Kemudian dari pemaksaan pungli tersebut, dimana hasil yang didapat ini akan dimanfaatkan kepada tersangka ASN dan LSM tersebut. Disinggung mengenai apakah ada dugaan mengalir ke atasan, Pandra menyebut pihak kepolisian akan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan.

"Dugaan mengalir ke atasan itu, masih melihat fakta di lapangan. Itinya perkara ini, sebagai dugaan tindak pidana korupsi dimana yang tertangkap tangan ini adalah pungli. Tentunya nanti berdasarkan hasil fakta-fakta di lapangan, akan dilakukan proses pengembangan, penyelidikan, dan penyidikan," ujar Pandra.

Pandra berharap, tidak ada lagi penyalahgunaan terhadap keuangan negara. Penekanan Presiden RI, tidak ada lagi pungli-pungli karena hal ini untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), produktivitas lebih tinggi, lalu ekonomi masyarakat semakin terjamin. Jadi anggaran negara harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.(FEBRI/PRO2)