Wakil Gubernur Lampung Saat Meresmikan P4 | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, meresmikan Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) Lampung yang berlokasi di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lampung, Rabu (9/7/2025).

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, pihaknya turut menekankan kehadiran P4 merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis digital, sebagaimana tercantum dalam visi Gubernur Lampung Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, serta sejalan dengan tiga cita pembangunan, khususnya pada misi tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

"Lampung terus berbenah, peresmian P4 ini adalah langkah besar yang patut disyukuri. Dengan hadirnya P4, kami memperkuat e-government dan mempersempit peluang praktik kecurangan seperti korupsi, pungutan liar (Pungli), serta mempercepat layanan," kata Jihan Nurlela.

Menurut Jihan, P4 memiliki fungsi serupa dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menjadi kewajiban di tingkat kabupaten/kota, namun P4 di tingkat provinsi, layanan ini bersifat inisiatif atau tidak wajib.

Oleh karenanya, ini merupakan suatu kebanggan, karena Lampung menjadi provinsi kedua di Indonesia setelah Riau, yang berhasil membangun pusat layanan publik terpadu di tingkat provinsi.

Jihan berharap, P4 dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan layanan publik, seperti antrean panjang pada layanan kesehatan dan perizinan usaha, sekaligus menjadi penyangga atau buffer pelayanan bagi kabupaten/kota yang belum memiliki MPP atau mengalami kelebihan beban pelayanan.

Pada kesempatan tersebut, Jihan juga memaparkan bahwa realisai investasi Lampung memiliki capaian yang positif. Pada triwulan pertama di tahun 2025, investasi di Lampung telah mencapai Rp3,5 triliun atau sekitar 30 persen dari target tahunan.

Hasil tersebut, menempatkan Lampung pada peringkat keempat tertinggi se-Sumatera, di bawah Sumatera Utara, Jambi, dan Kepulauan Riau. Investasi ini berasal dari lebih dari 4.400 proyek dan telah menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja lokal.