Wakil Gubernur Lampung Saat Meresmikan P4 | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, meresmikan Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) Lampung yang berlokasi di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lampung, Rabu (9/7/2025).

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, pihaknya turut menekankan kehadiran P4 merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis digital, sebagaimana tercantum dalam visi Gubernur Lampung Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, serta sejalan dengan tiga cita pembangunan, khususnya pada misi tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

"Lampung terus berbenah, peresmian P4 ini adalah langkah besar yang patut disyukuri. Dengan hadirnya P4, kami memperkuat e-government dan mempersempit peluang praktik kecurangan seperti korupsi, pungutan liar (Pungli), serta mempercepat layanan," kata Jihan Nurlela.

Menurut Jihan, P4 memiliki fungsi serupa dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menjadi kewajiban di tingkat kabupaten/kota, namun P4 di tingkat provinsi, layanan ini bersifat inisiatif atau tidak wajib.

Oleh karenanya, ini merupakan suatu kebanggan, karena Lampung menjadi provinsi kedua di Indonesia setelah Riau, yang berhasil membangun pusat layanan publik terpadu di tingkat provinsi.

Jihan berharap, P4 dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan layanan publik, seperti antrean panjang pada layanan kesehatan dan perizinan usaha, sekaligus menjadi penyangga atau buffer pelayanan bagi kabupaten/kota yang belum memiliki MPP atau mengalami kelebihan beban pelayanan.

Pada kesempatan tersebut, Jihan juga memaparkan bahwa realisai investasi Lampung memiliki capaian yang positif. Pada triwulan pertama di tahun 2025, investasi di Lampung telah mencapai Rp3,5 triliun atau sekitar 30 persen dari target tahunan.

Hasil tersebut, menempatkan Lampung pada peringkat keempat tertinggi se-Sumatera, di bawah Sumatera Utara, Jambi, dan Kepulauan Riau. Investasi ini berasal dari lebih dari 4.400 proyek dan telah menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja lokal.

Sementara itu Kepala Dinas PMPTSP Lampung, Intizam menjelaskan, pembentukan P4 merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan masyarakat. Melalui P4, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dari banyak instansi hanya melalui satu pintu, yang terintegrasi dalam sistem digital.

Adapun tujuan utama dari kehadiran P4 yakni memberikan kemudahan layanan publik kepada masyarakat, mendorong peningkatan iklim investasi, mengurangi antrean layanan administrasi seperti BPJS Kesehatan, dan mendukung program digitalisasi pelayanan publik.

Penyelenggaraan P4 melibatkan berbagai mitra strategis antara lain Polda Lampung Lampung, Kementerian Agama Lampung, PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSKJI), serta Balai Karantina Ikan.

Layanan yang tersedia mencakup perpanjangan SIM, pelayanan sertifikasi hasil perikanan, jasa industri, informasi perbankan, administrasi dan informasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan lain sebagainya.

Sebagai bagian dari penguatan sinergi, kegiatan peresmian ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antar instansi dalam mendukung penyediaan pelayanan publik terintegrasi.

Lebih jauh, dengan dibangunnya P4 ini tentu memiliki dampak yang positif dan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung seperti akses layanan lebih mudah dan cepat, sehingga masyarakat tidak perlu berpindah dari satu instansi ke instansi lain.

Selain itu, seluruh kebutuhan administrasi dapat diurus melalui satu pintu. Pengurangan antrean di tempat layanan vital, pelayanan administrasi seperti BPJS Kesehatan, hingga perizinan usaha menjadi lebih efisien dan tidak lagi menumpuk.

Dengan sistem layanan digital, P4 diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan pungli dan korupsi.

Melalui P4, Investor mendapatkan kemudahan dalam perizinan, yang mendukung pertumbuhan proyek dan penciptaan lapangan kerja. P4 juga menjadi solusi bagi kabupaten/kota yang belum memiliki MPP, memastikan layanan tetap tersedia merata di seluruh wilayah Lampung.

P4 ini sendiri, menjadi cerminan upaya nyata pemerintah dalam menghadirkan birokrasi yang adaptif dan pelayanan publik yang membanggakan bagi masyarakat Lampung. (***)

Editor : Febri Arianto