Kepala Badan Pendapadan Daerah (Bapenda) Lampung, Slamet Riadi || LAMPUNGPRO.CO/Ist

Akibat defisit tersebut, Pemprov Lampung mengimplementasikan tunda bayar terhadap pembayaran kegiatan operasional, belanja pihak ketiga, dan kewajiban anggaran lainnya. Kebijakan ini, menurut Slamet, adalah langkah fiskal terukur untuk menjaga stabilitas arus kas daerah.

"Tunda bayar ini untuk menjaga kredibilitas fiskal dan memastikan layanan publik tidak terganggu. Ini langkah sambil menunggu pergeseran anggaran," tegasnya.

Kebijakan ini menjadi penanda betapa vitalnya kontribusi PKB bagi kesehatan keuangan daerah.

• Strategi Perbaikan 2026

Untuk memperbaiki kondisi, Bapenda menyiapkan sejumlah strategi pada 2026. Langkah utama adalah digitalisasi penuh layanan pajak, ekspansi gerai Samsat ke desa-desa, dan evaluasi besar-besaran kinerja unit pelayanan.

Strategi teknis lainnya adalah integrasi data kendaraan dengan kepolisian dan perusahaan leasing untuk memutus mata rantai kendaraan "putus tangan". Edukasi kesadaran pajak juga akan digencarkan.

"Langkah-langkah ini untuk memperbaiki capaian PKB dan mengurangi tunggakan yang menahan laju PAD," tegas Slamet. Ia berharap, dengan kemudahan yang disediakan, kesadaran masyarakat untuk bayar pajak tepat waktu meningkat.