Suasana ruang rapat DPRD Pesisir Barat saat pembahasan LHP BPK RI Perwakilan Lampung bersama OPD | LAMPUNGPRO.CO

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI per 31 Desember 2025, kondisi keuangan Kabupaten Pesisir Barat masih menghadapi sejumlah tantangan. Saldo kas daerah tercatat hanya Rp1,41 miliar, sementara utang belanja kepada pihak ketiga mencapai Rp92,02 miliar, dengan rasio kas sebesar 1,54 persen.

Di sisi lain, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp33,80 miliar atau sekitar 60,52 persen dari target Rp55,86 miliar. Sementara belanja pegawai tercatat sebesar Rp341,92 miliar atau meningkat 22,06 persen dibanding tahun sebelumnya.

BPK juga mencatat adanya penggunaan dana yang bersifat earmarking, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik, untuk membiayai belanja operasional. Kondisi tersebut mengakibatkan sejumlah program pembangunan fisik tidak dapat direalisasikan.

Selain itu, hasil pemeriksaan menemukan indikasi pertanggungjawaban belanja makan dan minum pada sembilan OPD senilai Rp1,18 miliar yang diduga tidak sesuai ketentuan. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), BPK juga menemukan kekurangan volume pekerjaan serta deviasi mutu pada proyek jalan dan jembatan dengan nilai mencapai Rp649,81 juta.

LHP BPK diterbitkan pada 26 Mei 2026, sehingga seluruh rekomendasi, termasuk pengembalian kerugian daerah, wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah laporan diterima atau sekitar akhir Juli 2026.

Pansus DPRD menegaskan pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah juga didorong mencari sumber pendanaan lain, termasuk dari pemerintah pusat, agar program pembangunan tidak terus terhambat.

"Cukup atau tidaknya anggaran sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelolanya," tegas Ellya.