Ketua DPD Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily. [SUARA.COM/BAGASKARA ISDIANSYAH]

Arah Politik Golkar Belum Jelas

Sebelumnya diberitakan, sejumlah eksponen Partai Golkar yang tergabung dalam pertemuan para Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendorong pelaksanaan munaslub untuk mengganti posisi Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Dorongan itu didasarkan dari penilaian mereka terhadap kepengurusan Airlangga hingga arah politik Golkar yang belum jelas. 

Mengingat Golkar hingga kini masih ngotot mencalonkan Airlangga sebagai capres, tetapi di satu sisi elektabikitas Airlangga hanya satu persen. Secara logika, Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar menilai hal tersebut sulit, terlebih untuk memenangkan kontestasi. Pasalnya untuk menjadi pemenang Pilpres butuh perolehan suara 50 plus 1.

Sementara itu terkait arah koalisi, Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar juga turut menyoroti. Wakil Ketua Umum Depinas Soksi, Lawrence TP Siburian yang menjadi perwakilan pemrakarsa menilai kekinian hanya tinggal PAN yang masih memungkinkan untuk berkoalisi dan membentuk poros baru dengan Golkar. Tetapi dia tidak yakin poros baru itu akan bisa membawa kemenangan bagi Golkar.

"PAN punya 7 persen, Golkar punya 14 persen kalau digabung 21 persen. Tapi kalau ini begabung maju pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah," kata Lawrence di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).

Atas salah satu pertimbangan tersebut, mereka lantas mendorong dan meminta adanya Munaslub dengan dimulai dari pelaksaan rapat pimpinan nasional atau rapimnas lebih dahulu. "Oleh karena itu lah kita menyampaikan secara terbuka hal ini dan kita minta supaya segera dilakukan rapimnas dan setelah rapimnas, munaslub menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," kata Lawrence.

Lawrence mengatakan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan para ketua DPD Partai Golkar dari tingkat I hingga tingkat II terkait rencana penggantian Airlangga dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. "Kita pun sudah komunikasi dengan mereka hanya semua tutup mulut krena sekarang ini mau Pileg mereka menunggu DCT, nama mereka jangan sampai dicoret dan kalau boleh nomor mereka nomor kecil. Jadi semua tutup mulut tapi kita tidak bisa dibodoh-bodohi," tuturnya.