Kementerian Kelautan dan Perikanan menggenjot pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan

BANDUNG (Lampungpro.com): Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggenjot pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan. Salah satunya Natuna.

Pembangunan SKPT tersebut rupanya menarik Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tini Martini. Ia membuat disertasi penelitian untuk gelar Doktor Ilmu Administrasi Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjajaran.

Lewat judul Implementasi Kebijakan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna di Provinsi Kepulauan Riau, penelitiannnya memiliki dua tujuan. Pertama, mampu mendeskripsikan secara komprehensif tentang faktor-faktor yang memiliki ketertarikan dalam implementasi kebijakan.

"Kedua, menganalisis dan merumuskan konsep baru implementasi kebijakan Sentra Kegiatan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna, kata Tini.

Memilih Natuna sebagai basis penelitian bukan tanpa alasan. Natuna merupakan salah pulau terkecil dan berada di perbatasan. Yang juga salah satu dari 20 titik pusat pertumbuhan ekonomi masyakarat di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Menariknya, wilayah Natuna merupakan salah satu lokasi pembangunan SKPT yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2015 hingga saat ini. "Dari segi karakteristik wilayah juga sangat strategis, karena terhubung beberapa wilayah. Di bagian Utara terhubung dengan Vietnam dan Kamboja. Di Barat dengan Semenanjung Malaysia. Timur dengan Sarawak," kata Tini menambahkan.

Natuna juga menjadi perairan laut terbesar yang sering terjadi penangkapan ikan secara ilegal. Kapal asing sangat tertarik dengan Natuna karena memiliki daya tarik lewat ikan yang banyak dan bagus. Sedangkan untuk wisatawan, kawasan itu menjadi tempat wisata.

Implementasi kebijakan SKPT Natuna dianalisis dari standard dan kebijakan dan sumber daya. Kemudian karakteristik organisasi pelaksanaan, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitiannya menggambarkan implementasi kebijakan SKPT Natuna dinilai berhasil karena dukungan sumber daya yang sangat memadai baik dalam anggaran maupun pengelolaan.

Penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif terhadap pelaksana dan stakeholder yang terlibat. Diharapkan penelitian itu mampu membangun Indonesia dari pinggir agar setiap lokasi dapat mandiri.

"Sehingga rakyat menjadi sejahtera, ikan berkualitas dan tidak ada lagi pencurian ikan. Serta pengelolaan eksport dan impor langsung dilakukan di SKPT, jadi nggak perlu lagi ke Jakarta agar lebih murah, kata Tini melanjutkan.

Tini telah melangsungkan sidang untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Administrasi Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjajaran pada Rabu (14/02). Pimpinan sidang Ida Widianingsih,M.A, Ph.D mengatakan, hasil sidang Tini sangat memuaskan.

Tini lahir pada 20 Januari 1962 di Bandung. Dia merupakan lulusan sarjana Hukum di Universitas Padjajaran pada tahun 1987. Dia melanjutkan program Magister pada Social Sciences Faculty di University of Birmingham dan lulus pada 1995. Pada 2013, dia kembali mengambil program Doktor Ilmu Administrasi Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjajaran. Kini, dirinya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan.