JAKARTA (Lampungpro.com): Proyek infrastruktur yang didanai swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta perlu dikembangkan. "Ke depan infrastruktur akan diarahkan melibatkan sebanyak mungkin sektor swasta, baik dalam hal pembiayaan maupun pembangunannya," kata Ekonom Destry Damayanti , dalam Seminar Investment Discussion and Economic Analysis (IDEA) 2017, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Sabtu (11/3/2017).

Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menegaskan bahwa infrastruktur merupakan kebutuhan wajib di Indonesia. Tapi, diakuinya, memang perkembangannya lambat karena pendanaannya yang besar.�Ia mengatakan kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur lebih dari Rp1.000 triliun setahun dan angka itu susah untuk semuanya dibiayai pemerintah. "Sehingga, perhatian mengenai pembiayaan menjadi penting, terutama bagaimana melibatkan swasta untuk membiayai infrastruktur," kata dia.

Destry menjelaskan terkait dengan pembiayaan, regulator memang perlu membuat terobosan agar instrumen investasi pembiayaan infrastruktur menjadi menarik. Misalnya, pajak khusus untuk obligasi yang dikeluarkan bagi pembiayaan infrastruktur. "Terobosan semacam ini perlu diperbanyak oleh pemerintah. Sehingga, pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi bisa mengajak swasta," kata dia.

Destry mencontohkan salah satu proyek infrastruktur dengan partisipasi swasta adalah jalan lingkar simpang susun Semanggi yang anggaran pembangunannya mencapai Rp360 miliar. Dana pembangunan tersebut tidak menggunakan APBD, melainkan dari kompensasi kenaikan koefisien lantai bangunan (KLB) perusahaan swasta. (*/ANT/PRO2)