Program Makan Bergizi Gratis | Ist/Lampungpro.co

JAKARTA (Lampungpro.co): Pemerintah terus menunjukkan komitmennya, dalam mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia emas tahun 2045.

Program tersebut, menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, yang memiliki akses terhadap gizi seimbang.

Target ambisius sebesar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 bukanlah sekadar angka, melainkan wujud nyata dari visi besar pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif. Pelaksanaan program MBG sejak awal tahun telah menunjukkan hasil signifikan dengan menjangkau hampir 4 juta orang hingga Mei 2025.

Keberhasilan awal ini. menjadi fondasi kuat bagi perluasan program secara bertahap dan sistematis. Dengan dukungan dari 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar diberbagai wilayah, pemerintah terus memperluas jangkauan melalui verifikasi tambahan 14.000 SPPG, termasuk 1.000 unit di pondok pesantren.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya tengah melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap 30.000 satuan layanan gizi yang ditargetkan siap beroperasi pada Agustus 2025.

"eluruh proses tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, serta mempertimbangkan kesiapan logistik dan sumber daya manusia di lapangan," kata Dadan Hindayana dalam keterangannya, Rabu (25/6/2025).

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi landasan penting dari kesuksesan program MBG. Pemerintah tidak hanya mengandalkan satu instansi, tetapi juga turut melibatkan komunitas lokal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta untuk menciptakan ekosistem gizi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam hal pendanaan, alokasi anggaran mencapai Rp100 triliun telah disiapkan melalui APBN. Meski realisasi diperkirakan sekitar Rp50 triliun, skema pencairan anggaran disusun secara fleksibel dan bertahap untuk menjamin efektivitas penggunaan dana serta akuntabilitas publik.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menyebutkan, pembiayaan program berjalan dengan kontrol ketat agar seluruh dana benar-benar digunakan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

"Transparansi menjadi prioritas dengan mewajibkan seluruh SPPG memiliki akun media sosial, untuk mempublikasikan menu makanan dan aktivitas pelayanan harian," sebut Suahasil Nazara.

Selain memperbaiki status gizi nasional, program MBG juga memberikan efek positif bagi perekonomian daerah. Pemerintah memposisikan pelaku UMKM, petani, nelayan, dan peternak sebagai mitra utama dalam rantai pasok bahan pangan dengan 85 persen dana operasional SPPG digunakan untuk membeli bahan baku, yang 95 persennya berasal dari produk pertanian lokal.

Strategi tersebut, menciptakan efek berganda yang memperkuat ketahanan ekonomi desa. SPPG sendiri, kini berfungsi sebagai offtaker produk lokal, sekaligus menjadi penggerak ekonomi komunitas melalui keterlibatan koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha mikro.

Koordinasi antar kementerian seperti Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi RI, juga dilakukan untuk memastikan semua bahan pangan yang digunakan dalam program MBG berasal dari sumber-sumber yang memberdayakan masyarakat secara langsung.

Keberlanjutan program menjadi perhatian utama dengan memastikan MBG akan terus mendapatkan alokasi pendanaan dalam tahun-tahun mendatang, sebagai bagian dari delapan misi prioritas nasional yang diusung Presiden.

Program tersebut, turut mengedepankan lima pilar utama yang saling melengkapi. Pilar pertama adalah penyediaan makanan bergizi sesuai standar gizi seimbang, disalurkan ke sekolah, posyandu, atau rumah tangga sasaran.

Kedua, edukasi gizi yang terus digencarkan untuk membangun pemahaman masyarakat. Pilar ketiga mencakup pemantauan dan evaluasi secara berkala, melalui pengukuran indikator kesehatan yang relevan seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala, yang penting untuk memastikan hasil program sejalan dengan target perbaikan gizi nasional.

Pilar keempat, sinergi lintas sektor yang memastikan seluruh instansi yang terlibat bekerja dalam satu visi, dimana BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPOM, dan pemerintah daerah berperan aktif dalam mendukung implementasi di lapangan.

Pilar kelima adalah pemberdayaan UMKM, dimana pemerintah menjadikan UMKM sebagai ujung tombak distribusi makanan segar dan berkualitas. Upaya tersebut, turut memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.

Program MBG menunjukkan akses terhadap makanan bergizi tidak lagi dipandang sebagai bantuan, tetapi sebagai investasi jangka panjang. Dampak program terlihat tidak hanya pada indikator kesehatan dan pendidikan, tetapi juga pada daya saing global generasi muda Indonesia.

Sebagai pembanding, negara-negara seperti India dan Amerika Serikat telah lama menjalankan program serupa, dan terbukti sukses meningkatkan partisipasi pendidikan serta kesehatan siswa. Indonesia kini mengambil langkah serupa, namun dengan model yang disesuaikan dengan konteks lokal.

Penerapan program MBG mencakup semua jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA sederajat, termasuk pondok pesantren, hingga kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, Balita, dan ibu menyusui. Penentuan sasaran dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024.

Pemerintah menargetkan sedikitnya 17,9 juta penerima dari empat kelompok kritis tersebut sebelum akhir 2025. Capaian tersebut, menjadi tonggak penting menuju target utama 82,9 juta orang dalam kurun waktu kurang dari dua tahun ke depan.

Pelaksanaan program MBG turut menunjukkan Indonesia serius menyiapkan generasi emas yang sehat dan produktif. Dengan pelibatan semua pemangku kepentingan dan strategi menyeluruh, program ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam perjalanan panjang menuju Indonesia emas 2045. (***)

Editor : Febri Arianto