JAKARTA (Lampungpro.com): Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, mengatakan akan menerbitkan skema jaminan untuk perlindungan investor, seperti yang diminta pemodal asal negara-negara Timur Tengah. Menurut dia, pemerintah kini tengah menyusun perjanjian antarnegara untuk perlindungan investasi.

Negara-negara sana (Timur Tengah) sudah mengajukan rancangan perjanjian perlindungan investasi sejak 2012, tapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti, kata Thomas di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Sabtu (10/6/2017).

Thomas menuturkan, perjanjian tersebut merupakan kelanjutan dari pembicaraan pemerintah dengan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, beberapa waktu lalu. Dia memberi contoh, perlindungan investasi yang diminta pemodal Timur Tengah adalah mekanisme penyelesaian sengketa investasi. Selain itu, mereka meminta klarifikasi soal tidak adanya penyitaan aset investor oleh negara, kata Lembong.

Dalam sidang kabinet paripurna yang lalu, kata Thomas, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk segera menuntaskan perjanjian tersebut. Dia memperkirakan skema perlindungan dan perjanjian investasi dapat terwujud dalam satu hingga dua bulan ke depan. Bilateral investment treaty semacam ini tidak untuk investor Timur Tengah saja. Amerika dulu juga pernah, kata dia.

Pemerintah menargetkan negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, mau berinvestasi langsung ke Indonesia. Seperti yang didapat Malaysia dan Thailand, kata Thomas. Adapun sektor yang dibidik adalah pariwisata, energi, dan perumahan dengan harga terjangkau. Thomas mengatakan sampai saat ini belum ada kesepakatan atau komitmen investasi baru dari Timur Tengah.

Isu jaminan dan perlindungan investasi dikemukakan Menteri Energi Uni Emirat Arab, Suhail Mohammed Faraj al-Mazroui, saat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, dua pekan lalu. Uni Emirat Arab meminta jaminan diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya berkaitan dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Uni Emirat Arab yang beroperasi di Indonesia. (PRO1)