JAKARTA (Lampungpro.com): Pemerintah menyiapkan lahan seluas 9,1 juta hektare untuk program redistribusi aset dan reforma agraria bagi rakyat secara tepat sasaran. Lahan seluas sekitar 9,1 juta hektare itu, tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan maupun perumahan.

"Dari lahan seluas sekitar 9,1 juta hektare, saat ini baru sekitar 4,5 juta hektare yang mulai diproses untuk program reforma agraria," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Noor Marzuki pada diskusi "Kembali ke Khittah Reforma Agraria" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Untuk itu, kata dia, dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan memimpin langsung pendistribusian lahan pertanian untuk para petani pada program reforma agraria yang dilaksanakan mulai April mendatang. "Badan Pertanahan Nasional sedang memproses perizinan lahan seluas 400.000 hektare dan 800.000 hektare untuk lahan pertanian, yang pelaksanaannya akan dipimpin langsung oleh Presiden," kata Noor Marzuki.

Noor Marzuki menjelaskan, pemerintah juga sedang memproses lahan seluas sekitar 600.000 hektare untuk peruntukan transmigrasi dan setiap keluarga akan mendapat masing-masing dua hektare. "Keluarga transmigran ini tidak dapat dilepas begitu saja, tapi perlu pendampingan dalam pemanfaatan lahan agar sesuai dengan peruntukan," kata dia.

Di lain pihak, Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali menyatakan, optimistis program distribusi aset dan reforma agraria yang sedang disiapkan pemerintah akan dapat berjalan baik. "Program redistribusi aset dan reforma agraria ini dalam impelementasinya akan melibatkan seluruh kementerian terkait dan di sisi lain DPR RI akan membentuk tim pengawas untuk mengawasi jalannya program," kata Zainuddin. (*/ANT/PRO2)