KARAWANG (Lampungpro.com): Masyarakat diingatkan untuk tidak menggadaikan kedaulatan yang dimilikinya dengan sangat murah pada setiap pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada. "Indonesia sebagai negara berdaulat maka rakyatnya berdaulat.

Namun, kedaulatan rakyat harus dijunjung tinggi guna menjadi yang maju," kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah 3, di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, Kamis (20/7/2017).

Menurut Zulkifli, rakyat yang berdaulat akan bermanfaat pada pembangunan bangsa dan negara jika memiliki kesadaran bersama. "Rakyat memiliki kesadaran berdaulat dan penyelenggara negara juga memiliki kesadaran menjalankan amanah rakyat," kata dia.

Jika rakyat dan penyelenggara negara sama-sama memiliki kesadaran dan berkomitkan untuk membangun bangsa dan negara, kata dia, maka Indonesia akan menjadi negara maju. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mencontohkan, kedaulatan dan kesadaran bersama itu sering diselewengkan dengan melakukan praktik transaksional dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. "Menjelang Pemilu dan Pilkada, caleg maupun calon kepala daerah memberikan amplop atau sembako, untuk membeli suara pemilih," kata dia.

Zulkifli menegaskan, praktik transaksional seperti tidak melahirkan pemimpin berkualitas, tapi melahirkan pemimpin yang berpotensi korupsi. "Banyak kepala daerah terjaring kasus kasus korupsi, karena melakukan transaksional pada pelaksanaan pilkada, maupun setelah setelah menduduki jabatannya," kata dia.

Politisi asal Lampung itu menggambarkan, dalam praktik politik transaksional yang makin merebak saat ini, calon kepala daerah bukannya berkomitmen untuk bangun daerah, tapi malah mencari sponsor yang dapat membiayai pilkada.�"Imbalannya, memberikan proyek atau izin pertambangan dari kekayaan alam di daerah, diberikan kepada sponsor," kata Zulkifli.

Dia juga mengatakan praktik transaksional seperti ini merupakan salah faktor yang melahirkan kesenjangan sosial. Praktik transaksional ini, kata dia, merupakan perselingkuhan antara calon kepada daerah dengan pemilik modal yang menjadi sponsor dan rakyat menjadi korban. (*/ANT/PRO2)