LIWA (Lampungpro.co): Wakil Bupati Pesisir Barat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022. DIPA diserahkan secara langsung kepada Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga di Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (8/12/2021). Acara dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker dan perwakilan Kepala Daerah di wilayah Pesisir Barat dan Lampung Barat.

Kepala KPPN Liwa Ma'ruf mengungkapkan, dari total belanja negara yang direncanakan mencapai Rp2.714,2 triliun tersebut, sebesar Rp29,43 triliun dialokasikan ke Provinsi Lampung dalam bentuk belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp8,36 triliun dan dana transfer sebesar Rp 21,07 triliun. Alokasi belanja K/L terhadap satker mitra kerja KPPN Liwa di Lampung Barat dan Pesisir Barat sebesar Rp165.36 miliar akan dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 28 Satuan Kerja (Satker) yang dibagikan DIPA Petikannya hari ini.

Sedangkan untuk alokasi transfer Ke daerah dianggarkan sebesar Rp880,77 miliar untuk Kabupaten Lampung Barat dan Rp 660,03 miliar untuk Kabupaten Pesisir Barat. Di mana dari jumlah tersebut, yang disalurkan melalui KPPN Liwa adalah Dana Alokasi Khusus Fisik dan dana desa . DAK Fisik sebesar Rp96,12 miliar untuk Lampung Barat dan Rp56.15 miliar untuk Pesisir Barat. Dana desa sebesar Rp117,48 miliar untuk Lampung Barat dan Rp97,05 miliar untuk Pesisir Barat. Total dana APBN yang disalurkan melalui KPPN Liwa adalah sebesar Rp532,17 miliar.

Kepada para Kepala Satuan Kerja untuk melakukan beberapa langkah strategis agar pelaksanaan anggaran tahun depan dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu pertama, melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa/lelang, di mana penandatanganan kontrak dapat dilakukan segera setelah penerimaan DIPA dan tidak perlu menunggu Januari 2022. Kedua, melakukan percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Ketiga, mempercepat penetapan pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, Bendahara, PPSPM) jika terdapat perubahan. Dan Keempat, menyusun time frame of budget execution atau kalender kegiatan satker dengan tepat, imbaunya.

Kepala KPPN Liwa juga berharap dapat terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif lagi demi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan tetap menjaga good governance , transparansi, dan akuntabilitas.

Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, S.H mengatakan bahwa sesuai dengan yang telah disampaikan menteri keuangan bahwa pemerintah secara umum menetapkan kebijakan TKDD tahun 2022 yang diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal yang di arahkan pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah.

Gunakan DIPA dan TKDD tahun 2022 dengan baik sehingga memberikan manfaat sebesar- besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Pesisir Barat dengan semangat persatuan dan menjaga kesehatan bersama, sehingga terwujud perekonomian yang bangkit kembali, pesannya. (rls)