DPRD Lampung Selatan Saat Rapat Paripurna | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Selisih dari hasil pembandingan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan neto ini menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp98,278 miliar untuk tahun anggaran 2025. Dana tersebut, akan difungsikan sebagai salah satu pos pembiayaan penting untuk mendukung APBD tahun selanjutnya.

"Angka-angka tersebut, menjadi pijakan bersama, untuk memastikan setiap rupiah dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan sebesar-besarnya, bagi kesejahteraan masyarakat Lampung," kata Jihan Nurlela.

Langkah akuntabilitas ini, juga diperkuat dengan telah diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Lampung pada tanggal 12 Juni 2026, yang sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Berkat usaha dan kesungguhan bersama untuk memenuhi regulasi, syukur alhamdulillah, laporan keuangan Pemprov Lampung tahun 2025 mendapat opini WTP," ujar Jihan Nurlela.

Capaian tersebut, merupakan buah dari kerja sama seluruh unsur pemerintahan dan para pemangku kepentingan, yang terus menjaga integritas dalam setiap langkah.

Melalui pencapaian ini, Lampung berhasil memperoleh opini WTP untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut, dari BPK RI. Prestasi ini, menjadi momentum strategis untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta merupakan sebuah kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Rapat Paripurna diakhiri dengan prosesi penyerahan draf Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dari pihak eksekutif kepada pimpinan legislatif. Adapun tahapan berikutnya akan digelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi - Fraksi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2026. (***)