Gubernur Lampung Bersama Ketua Forum CSR Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendorong penguatan sinergi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), agar tidak sekadar menjadi bantuan, tapi menjadi bagian dari ekosistem dan orkestrasi pembangunan daerah.

Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas dan tidak terlepas dari tujuan negara, seperti melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Dunia usaha memiliki peran penting dalam pembangunan karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi berasal dari aktivitas sektor swasta.

Perekonomian Lampung pada 2025 sendiri, tumbuh sebesar 5,28 persen. Pertumbuhan tersebut, didukung oleh berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri, serta sektor perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi.

Menurut Gubernur Lampung, pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi tidak hanya digerakkan oleh belanja pemerintah, tapi juga oleh dunia usaha dan masyarakat.

Karena itu, pemerintah dan dunia usaha perlu bergerak bersama dan menyelaraskan program, agar bisa memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat.

"Program pemerintah harus ikut menyelaraskan dengan arah negara. Program CSR, Forum CSR juga harus ikut menyelaraskan dengan arah negara, sehingga semuanya punya dampak," kata Rahmat Mirzani Djausal saat kegiatan sinergi dan kolaborasi pemerintah daerah dengan dunia usaha melalui Program CSR di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Kamis (8/10/2026).

Keterbatasan pemerintah dalam anggaran membuat pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah. Karena itu, arah pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha perlu dikonsolidasikan sehingga bergerak ke arah yang sama.

Sinergi pemerintah dan dunia usaha sendiri, diarahkan untuk mengubah paradigma CSR dari kegiatan bantuan menjadi investasi sosial, pemberdayaan, kolaborasi, dan program yang berkelanjutan.

"Dunia usaha ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Lampung. CSR tidak diarahkan sebagai kegiatan tambahan perusahaan, tapi menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan daerah," ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Pemprov Lampung juga turut menyediakan arah pembangunan, data, regulasi, dan fasilitasi. Sedangkan dunia usaha menyediakan sumber daya, inovasi, teknologi, keahlian, jaringan, dan program CSR.

Pemprov Lampung juga telah menyusun Planbook CSR 2026-2030, sebagai landasan agar kontribusi dunia usaha selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Planbook tersebut, berfungsi memberikan kepastian arah program, memastikan keterpaduan program, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Gubernur Mirza mengajak CSR dapat dikolaborasikan dengan program pemerintah agar memberikan dampak yang lebih besar. Ia menyebut, semangat tersebut sejalan dengan nilai Sakai Sambayan, yaitu semangat untuk saling membantu dan saling menguatkan.(***)

Editor : Febri Arianto