Pemprov Lampung Saat Gelar Rakor | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Sementara itu, Analis Kebijakan Madya Kementerian PAN RB, Hatni menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP, RB, dan ZI di Lampung.

"Tiga hal tersebut, kami diminta untuk mendorong Lampung untuk secara maksimal. Kami minta komitmen dari seluruh pihak, agar bjsa terlibat dalam pengimplementasian hal tersebut di unit kerjanya masing-masing," sebut Hatni.

Oleh karenanya, komitmen para pejabat di unit kerja masing-masing untuk mengimplementasikan secara baik, agar berkontribusi terhadap Lampung.

Hatni dalam penjelasannya juga menyampaikan, penilaian implementasi SAKIP memang bobot yang paling tertinggi adalah di dokumen perencanaan. Namun demikian, hal tersebut yang secara formal bukan hanya sekadar di atas kertas, namun implementasinya.

Hatni juga menegaskan zona integritas juga merupakan hal yang tak kalah penting, karena berkaitan dengan penanganan terkait kasus korupsi. Integritas sangat relevan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang ada di negara.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Pemprov Lampung, Hery Sadli mengungkapkan, seluruh OPD memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan.

"Semua seluruh OPD ini terlibat, karena SAKIP menyangkut dengan program kegiatan, penyelesaian indikator kinerja utama (IKU), kemudian juga bagaimana selaras dengan akuntabilitas keuangannya, itu semua ada di OPD," ungkap Hery Sadli.