BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Tenaga Kerja membuat terobosan dengan melatih dan mensertifikasi tenaga kerja berlatar belakang pendidikan SD hingga SLTA. Bahkan yang tidak pernah sekolah hingga penyandang disabilitas.

Hingga 13 Oktober 2017, jumlah peserta yang dilatih mencapai 1.440 tenaga kerja. Menurut Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, program yang melibatkan tenaga kerja berlatar belakang SD dan tidak sekolah ini baru dilaksanakan 2017. "Di Lampung ternyata banyak tenaga kerja yang tidak lulus SD dan penyandang disabilitas. Kita tidak bisa membiarkan mereka tak punya keterampilan," kata Gubernur Ridho, Senin (16/10/2017).

Melihat realita itu, Gubernur Ridho meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membuat program agar jangan hanya tamatan SMA dan SMK yang mendapat pelatihan. Maka, lahirlah program Lampung Kompeten bekerja sama dengan Badan Standar Nasional (BSN) yang membidik para pekerja dengan sistem vokasional. "Alhamdulillah mulai 2017, pelatihan bisa melibatkan tenaga kerja mulai lulusan SD bahkan yang tak tamat SD," kata Ridho.

Sasaran program ini, kata Gubernur, menciptakan lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran, menyediakan tenaga kerja kompeten dan mampu bersaing di bursa kerja. Kebijakan ini, kata Gubernur, sekaligus mengimplementasikan amanat UU Ketenagakerjaan yang mengharuskan 1% dari total tenaga kerja di perusahaan adalah penyandang disabilitas. "Ini adalah bentuk investasi sosial pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia," kata Gubernur.

Gubernur mengakui program Lampung Kompeten ini masih terus diperbaiki. Untuk itu, dia meminta agar empat Balai Latihan Kerja (BLK) dapat optimal meningkatkan mutu tenaga kerja. Saat ini, di Lampung terdapat empat BLK yakni BLK Bandar Lampung, BLK Metro, BLK Kalianda, dan BLK Way Abung.

Keempat BLK tersebut memberi aneka pelatihan seperti las listrik, otomotif, menjahit, servis AC, perhotelan, teknologi informasi, dan servis HP. Kemudian, pertanian, perikanan, dan pertukangan. "Kita ingin sebanyak mungkin tenaga kerja tersertifikasi agar memiliki standar, mengingat persaingan makin tajam terlebih dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean," kata Gubernur Ridho.

Program pelatihan ini, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sumiarti Somad, masih berlangsung dan ditargetkan rampung akhir 2017. Dari empat BLK yang ditunjuk melaksanakan pelatihan itu, 46 paket berlangsung di BLK Bandar Lampung, BLK Metro (47 paket), BLK Kalianda (22 paket), dan BLK Way Abung sebanyak 38 paket. "Kami berupaya agar semua paket dapat terlaksana hingga akhir tahun agar makin banyak tenaga kerja terampil," kata Sumiarti. (PRO1)