Pemprov Lampung Saat Rakor Kesiapan Hadapi Musim Penghujan | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempercepat langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, menyusul perkembangan cuaca ekstrem dan prediksi puncak musim penghujan pada Januari 2026.

Gubernur Lampung telah menginstruksikan penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana, yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, di Kantor BPBD Lampung, Kamis (11/12/2025).

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, inisiatif tersebut bertujuan untuk memastikan prioritas keselamatan warga Lampung berada di atas segalanya, dengan penguatan sistem komando, informasi, dan logistik di semua tingkatan.

"Prioritas keselamatan warga menjadi stressing yang paling utama, sehingga hal ini tergantung bagaimana sistem yang kuat dalam mitigasi risiko bencana, agar tidak terjadi bottle neck pada saat jika terjadi bencana," kata Jihan Nurlela.

Pemprov Lampung sendiri, turut menekankan upaya mitigasi berbasis data dan edukasi publik. BPBD dan BMKG diperintahkan untuk terus berkoordinasi melakukan pemetaan risiko cepat (rapid mapping) berdasarkan kondisi cuaca situasional, bukan hanya pada wilayah yang secara historis rawan bencana, guna memberikan peringatan dini yang efektif.

Instansi terkait, juga diinstruksikan untuk memberikan edukasi intensif kepada masyarakat, terutama yang bermukim di daerah pesisir dan aliran sungai, agar responsif terhadap tanda-tanda bencana.

Selain itu, Dinas PSDA melaporkan telah melaksanakan kegiatan perlindungan di wilayah rawan banjir, seperti pembangunan tanggul dan bronjong di wilayah Tanggamus dan Pesawaran, untuk melindungi pemukiman dan pertanian.

Upaya mitigasi terus diperkuat dengan koordinasi pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) menjelang puncak musim hujan.

Aspek kesiapsiagaan logistik dan sumber daya manusia (SDM), turut menjadi kunci agar distribusi bantuan dan penanganan darurat berjalan lancar.

Dinas Sosial Lampung juga telah menginstruksikan 15 kabupaten/kota, untuk menyiapkan dan memastikan gudang logistik terisi penuh (buffer stock), di mana gudang logistik Pemprov Lampung sendiri memiliki stok senilai sekitar Rp26 miliar, termasuk makanan siap saji dan peralatan kebencanaan, seperti perahu karet dan dapur umum mobil.

Dari sisi pangan, Pemprov Lampung memiliki 74 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sementara Bulog siap mendukung dengan kuota pengeluaran beras yang dapat diakses dengan persetujuan instansi terkait.

Kesiapan personel juga maksimal, dengan Basarnas standby 24 jam dengan 116 personel, rencana penambahan posko, serta kesiapan Dinas BMBK Lampung yang memastikan alat berat seperti ekskavator dan buldozer siap dimobilisasi.

Dinas Kesehatan Lampung juga telah menyiapkan tim medis (PSC 119) dan logistik kesehatan di 15 kabupaten/kota.

Rapat ini juga memperkuat sinergi dan komando terpadu, di mana seluruh aplikasi kebencanaan akan diintegrasikan ke dalam platform LampungIn, untuk penyebarluasan informasi cuaca dan kesiapsiagaan secara cepat.

Basarnas, TNI, Polri, dan Satpol PP bersama timnya, juga sudah siap bergerak dalam satu jam berada dalam komando yang terkoordinasi dengan BPBD Lampung.

Selain kesiapan teknis, dukungan kemanusiaan dari ASN juga tercatat signifikan, BKD melaporkan dana kebencanaan yang terkumpul melalui Korpri mencapai Rp686 juta, di mana sebagian besar telah disalurkan, menunjukkan cepatnya respon kemanusiaan ASN Pemprov Lampung.

Pemprov Lampung berharap, dengan kesiapan mitigasi, logistik, dan koordinasi yang solid ini, dampak dari potensi bencana hidrometeorologi dapat diminimalisir, dan keselamatan seluruh masyarakat Lampung dapat terjamin. (***)

Editor : Febri Arianto