Wakil Gubernur Lampung Jihan Saat Rakor Bareng TPKAD | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Lampung tahun 2025 serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelatihan Web Pelaporan Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD) di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Jumat (25/4/2025).

Kegiatan tersebut, bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kapasitas TPAKD dalam mendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan Lampung dan nasional. 

Pada Rakor ini, dibahas rencana program kerja TPAKD se-Lampung tahun 2025 yang akan menjadi panduan dalam mempercepat inklusi keuangan di Lampung, untuk mempercepat inklusi keuangan, beberapa panduan penting meliputi edukasi keuangan, meningkatkan akses layanan keuangan, mendorong inovasi teknologi finansial (fintech), dan menciptakan regulasi yang mendukung.

Fokus pada UMKM dan kelompok unbanked, melalui program seperti KUR dan UMi juga menjadi sangat krusial.  Untuk mencapai target tersebut, TPAKD Lampung telah menjalankan berbagai program kerja, mulai dari program satu rekening satu pelajar, optimalisasi penyaluran KUR, dan program ekosistem pesantren inklusif keuangan syariah.

Lalu sosialisasi kepada masyarakat terkait investasi bodong dan pinjaman online ilegal hingga bussiness matching literasi keuangan untuk kelompok tani, hingga nelayan serta Bumdes dan Bumdesma.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, pihaknya menekankan keberhasilan TPAKD harus tercermin dari program kerja yang berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, perencanaan program kerja harus selaras dengan kebijakan pusat, prioritas daerah, dan kebutuhan spesifik seperti penguatan infrastruktur keuangan serta UMKM. 

"Tahun 2025 menjadi tonggak penting pelaksanaan arah baru pembangunan nasional dengan visi besar yang terangkum dalam Asta Cita," kata Jihan Nurlela.

Dengan delapan program utama yang jadi panduan ke depan, maka TPAKD memiliki peran strategis untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan tersebut di tingkat daerah.

Menurut Jihan, Lampung telah menetapkan visi "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas," yang didukung dengan misi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang Inklusif, mandiri, dan inovatif.

Lalu memperkuat kualitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif, serta meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, berkelanjutan, hingga tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas

Lampung berkomitmen dan telah menetapkan target peningkatan inklusi keuangan secara bertahap, dimulai dari baseline tahun 2025 sebesar 85,5 persen dan 97,2 persen pada tahun 2045 ke dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Lampung tahun 2025-2045.

Sektor pertanian yang menyumbang 27 persen PDRB menjadi prioritas, mengingat masih banyak petani yang belum terjangkau pembiayaan formal. Oleh karenanya, Jihan mengajak industri perbankan dan lembaga jasa keuangan berkolaborasi dalam mendukung percepatan akses modal, termasuk dalam pembiayaan alat dan mesin pertanian (Alsintan).

Sebagai bentuk konkret dari komitmen ini, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal beberapa waktu lalu telah mengundang beberapa pimpinan perwakilan dari industri perbankan di Lampung, untuk membahas sinergi dalam percepatan akses modal, khususnya bagi sektor pertanian

"Kami harus memastikan para petani, nelayan, pelaku UMKM, serta kelompok-kelompok rentan yang ada di pelosok desa di Lampung memiliki akses pembiayaan mudah, adil dan berkelanjutan," ujar Jihan.

Selain Rakor, juga digelar Bimtek Web Pelaporan SiTPAKD untuk memastikan TPAKD kabupaten/kota memiliki operator kompeten yang menginput data akurat dan konsisten, sehingga sistem dapat digunakan secara berkelanjutan agar kebijakan yang diambil berbasis data yang valid. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala OJK Lampung, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Lampung, jajaran TPAKD Kabupaten/Kota se-Lampung dan perwakilan perbankan, yang menandai komitmen bersama mewujudkan akses keuangan merata sebagai pilar pembangunan ekonomi Lampung. (***)

Editor : Febri Arianto