BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Ketua Tim Percepatan Pembangunan Jalan Tol Provinsi Lampung, Adeham, kembali menegaskan bahwa ketentuan dan prosedur pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) mengacu pada ketentuan pusat. Termasuk, besaran dana pengganti tanah.

Hal itu ditegaskan Adeham ketika berkunjung ke warga yang tanahnya terkena pembebasan lahan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Selasa (12/9/2017). Sebagian lahan milih warga di desa ini terkena pembebasan JTTS pada ruas Bakauheni-Terbanggi Besar III.

Menurut Adeham yang juga Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung itu, prosedur pembebasan lahannya, Pemerintah Provinsi Lampung mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016.

Pertemuan hari ini sekaligus untuk mensosialisasikan percepatan pelaksanaan pembangunan JTTS kepada warga Desa Tanjung Sari sehingga proyek strategis nasional ini dapat selesai sesuai waktunya. Pembangunan JTTS merupakan proyek strategis nasional yang perlu dipercepat karena memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan pembangunan daerah, ujar Adeham.

Menurut Adeham, masih ada 10% masalah tanah yang belum selesai. Meskipun demikian pembangunan tetap jalan. Bagi pemilik tanah yang belum mau menerima dana pengganti, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. "Tapi itu tak menghalangi proses pembangunan, karena jalan ini harus selesai Juni 2018," kata Adeham. (PRO1)