BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengajak wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dimulai Selasa (17/10/2017) besok. Wajib pajak hanya membayar satu tahun PKB tanpa denda.
Tahun ini, Pemerintah Provinsi menargetkan pendapatan PKB Rp609 miliar dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp623 miliar. Dari target itu, Rp75 miliar ditargetkan dari program pemutihan PKB, sehingga total target PKB Rp684 miliar.
Menurut Gubernur, jumlah penunggak PKB di Lampung baik roda dua maupun empat mencapai 1 juta. "Selain memberi keringanan kepada wajib pajak, program pemutihan ini juga untuk menambah pendapatan asli daerah yang akan dipakai untuk berbagai program pembangunan, terutama infrastruktur yang masih dibutuhkan," kata Gubernur Ridho, Minggu (15/10/2017).
Persiapan program ini, kata Gubernur, terus dilakukan. Finalisasi persiapan dengan mitra terkait akan dilakukan sehari menjelang pemutihan yakni, Senin (16/10/2017), di Hotel Sheraton, Bandar Lampung. Pada rapat yang akan dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Pembangunan, Hamartoni Ahadis ini, menjadi rapat penyamaan persepsi sebelum program pemutihan dimulai. "Tentu nanti akan ada evaluasi berkala, untuk memperbaiki sistem yang ada," kata Gubernur.
Pemerintah Provinsi Lampung memberi tenggat waktu 17 Oktober-31 Desember bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban atas PKB. Program ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.
Program pemutihan ini berlangsung serentak di 10 Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat), yakni Rajabasa, Kalianda, Metro, Bandarjaya, Sukadana, Liwa, Kotabumi, Blambangan Umpu, Kota Agung, dan Menggala. Dalam melayani wajib pajak pemutihan ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membuka posko Crisis Centre di 10 Samsat induk.
Menurut Kepala Bapenda Lampung, E. Pieterdono, Crisis Centre ini berfungsi menyeleksi berkas seperti KTP, BPKB, dan STNK. "Crisis Centre ini untuk mengatisipasi berkas yang tidak lengkap dan sumber informasi bagi wajib pajak. Jangan sampai nanti berkasnya bermasalah dan tidak lengkap mengganggu aktifitas wajib pajak reguler yang tidak ikut pemutihan," kata Piterdono.
BACA JUGA: Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Lampung Dimulai 17 Oktober
Mengenai perbedaan pemutihan sebelumnya dan tahun ini, kata Piterdono, tidak ada lagi kategori wajib pajak. "Sekarang semua sama tanpa kategori. Hanya bayar satu tahun tanpa denda. Tujuannya, selain untuk menambah PAD juga validasi data, agar terdata potensi wajib pajak sebagai database," kata Piterdono didampingi Sekretaris Bapenda Rozali.
Pemutakhiran data wajib pajak ini, kata Piterdono, sebagai langkah persiapan menuju pembayaran PKB online. "Ke depan pembayaran PKB akan online. Kita akan ikut provinsi lain seperti Jawa Barat yang menerapkan PKB online," kata Piterdono. (PRO1)
Berikan Komentar
Kalau pupuk dan BBM distribusinya bisa tertutup, harusnya Elpiji...
265
Bandar Lampung
11622
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia