Paripurna DPRD Lampung | Ist/Lampungpro.co

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) dan DPRD Provinsi Lampung, menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Lampung tahun 2021 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung Jumat (20/11/2020). Berdasarkan kesepakatan tersebut, struktur fiskal keuangan daerah pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 ini, pendapatan daerah sebesar Rp7,59 triliun.

Dengan komponen pendapatan asli daerah (PAD) Rp3,3 triliun, pendapatan transfer Rp4,24 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp13,9 miliar. Kemudian belanja daerah sebesar Rp7,48 triliun, dengan komponen belanja operasional Rp5,5 triliun, belanja modal Rp619 miliar, belanja tidak terduga Rp30 miliar, dan belanja transfer Rp1,3 triliun. Serta pembiayaan daerah dengan komponen penerimaan pembiayaan Rp58 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp171 miliar.

"Saat ini Lampung masih dihadapkan oleh kejadian luar biasa yaitu terjadinya pandemi Covid-19, yang telah berdampak pada tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Tidak hanya di Provinsi Lampung tetapi juga nasional dan global," kata Chusnunia Chalim.
�

Ditengah tantangan pemulihan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 yang diperkirakan masih akan terasa pada tahun 2021, penyusunan KUA/PPAS Provinsi Lampung Tahun 2021 diformulasikan dalam kerangka upaya mengatasi tantangan, untuk mampu bangkit kembali menjadi lebih maju dan lebih berdaya saing. Selain itu dengan tetap bersinergi melaksanakan tiga fokus penanganan dampak Covid-19 yaitu penanganan dampak kesehatan, dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial.

"Semua itu juga masuk dalam kerangka pencapaian target pembangunan, sebagaimana RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 mewujudkan Visi Rakyat Lampung Berjaya. Meskipun tahun ini kita dihadapkan pada tantangan kondisi yang tidak mudah akibat pandemi Covid-19, akan tetapi dengan semangat dan kerja keras, serta sinergi antar pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Lampung serta seluruh komponen masyarakat," ujar Nunik

Nunuk optimistis Provinsi Lampung mampu bangkit kembali dan kondisi masyarakat Lampung yang aman, berbudaya, maju, berdaya saing dan sejahtera, sebagaimana Visi Rakyat Lampung Berjaya dapat terwujud. Dengan diselesaikannya tahap Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2021 ini, Pemprov Lampung berharap proses pembahasan dan pengesahan Raperda tentang APBD Tahun 2021 akan dapat berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. (RLS/PRO3)