Pelantikan Pengurus Korpri UIN Raden Intan Lampung | Lampungpro.co/Dok UIN

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, turut serta dalam pengukuhan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) RI pada Kamis (23/10/2025).

Kegiatan ini digelar terpusat di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag Jakarta, dan diikuti oleh seluruh satuan kerja Kemenag di Indonesia melalui Zoom Meeting, termasuk UIN Raden Intan Lampung yang memusatkan kegiatannya di Ruang Teater Lantai II Gedung Academic dan Research Center.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan, pejabat struktural, serta anggota Korpri UIN Raden Intan Lampung. Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian pelantikan PPPK Tahap II Non Optimalisasi Formasi 2024.

Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kemenag ini, dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Korpri, Zudan Arif Fakrulloh, yang dilanjutkan dengan penyerahan pataka Korpri didampingi Menteri Agama Prof. Dr. Nasaruddin Umar sebagai saksi.

Di lingkungan UIN Raden Intan Lampung, susunan Dewan Pengurus Korpri masa bakti 2025–2027 ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S.Ag., M.Ag., Ph.D

Dalam struktur kepengurusan tersebut, Dr. H. Juanda Naim, M.H. dipercaya sebagai Ketua, didampingi Dr. H. Abdul Rahman, M.Pd. sebagai Wakil Ketua dan Lepi Astra Yudiansyah, S.Kom., M.T.I. sebagai Sekretaris.

Kepengurusan ini juga terdiri dari beberapa subbidang, antara lain Administrasi, Kelembagaan dan Mutu, Pendanaan, Pembinaan Disiplin, Jiwa Karsa dan Wawasan Kebangsaan, Perlindungan dan Bantuan Hukum, Sarana Prasarana, Usaha dan Kesejahteraan, Kerohanian, Olahraga, Sosial dan Budaya, serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag RI, Prof. Kamaruddin Amin yang pada kesempatan itu dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Kemenag mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan Korpri sebagai wadah aktualisasi diri ASN di luar tugas kedinasan.