Gubernur Arinal Djunaidi | Lampungpro.co/Ist Diskominfotik

"Pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Walikota, Bupati dan Penjabat Bupati beserta jajaran pada 12 Kabupaten/Kota Peraih Predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM pada Tahun 2022 atas komitmen dan upaya terus-menerus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menjunjung pemenuhan Hak Asasi Manusia," ucap Gubernur Lampung dalam sambutannya.

"Harapan kami, agar keberhasilan ini dapat ditularkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mendapatkan predikat, sehingga kedepan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 100% dapat meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM," harap Gubernur.

Menurut Gubernur, Kabupaten/Kota Peduli HAM merupakan suatu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakkan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM). 

Program ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia. 

Selain itu, Kabupaten/Kota Peduli HAM juga merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 yang mengaktualisasikan Peraturan Presiden tersebut sebagai komponen pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Pemerintah Daerah menurut Gubernur, memiliki peranan penting sebagai ujung tombak pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakkan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di daerah pada khususnya dan nasional pada umumnya. 

"P5HAM merupakan salah satu komitmen Pemerintah untuk menjamin HAM setiap warga negara Indonesia, sehingga melalui Kabupaten/Kota peduli HAM harapannya implementasi P5HAM menjadi keniscayaan dengan tolok ukur yang jelas dan sistematis," tuturnya.