Perludem, Politik Uang, Lampung, Bandar Lampung, Lampungpro.com, Info Lampung, Info Politik, Politik Lampung, Politik Bandar Lampung, Politik Terkini, Politik Kekinian, Info Lampung, Info Pilkada, Pemilu 2019, Pilpres 2019, Pilkada

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, praktik politik uang sangat dimungkinkan selama masa kampanye Pemilu 2019. Diketahui masa kampanye untuk pemilihan umum serentak 2019 resmi dimulai pada tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang.

Titi menuturkan, para calon anggota legislatif lebih mengutamakan pendekatan personal seperti mendatangi satu per satu rumah pemilih daripada mengumpulkan massa. Hal itu justru berpotensi mendorong praktik politik uang. Dalam konteks pertemuan tatap muka yang sistemnya door to door, lalu kemudian pertemuan terbatas, tetapi intensitas praktik politik uang pasti meninggi menjelang masa akhir kampanye dan masa tenang, ujar Titi, Selasa (25/9/2018).

Menurut Titi, interaksi para caleg dengan pemilih di ruang tertutup dan di akhir masa kampanye dilakukan untuk membangun ingatan komitmen final para pemilih melalui politik transaksional. Dalam masa kampanye yang panjang mereka (para caleg) lebih mengoptimalkan pertemuan tatap muka, blusukan, kampanye di medsos akan lebih kencang, kata Titi.

Potensi politik uang sebelum akhir masa kampanye, godaan praktik politik uang akan muncul dalam blususkan-blusukan, karena merasa perlu memberikan sesuatu tetapi di luar dibolehkan, sambung Titi.

Menurut Titi, praktik politik uang cerminan bentuk dari ketidak percayaan diri para caleg terhadap hubungan yang sudah dibangun dengan para konstituen atau pemilih. Mereka (para caleg) daripada turun lapangan sibuk makan waktu, merepotkan mereka lebih memilih jalan pintas. Mereka tidak percaya diri dalam kemampuan membangun hubungan dengan para pemilih atau konstituen, tutur Titi.

Selain itu, menurut Titi, praktik politik uang juga mencerminkan ketidakpercayaan pada sistem pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu serta aparat penegak hukum. Politik uang merefleksi ketidakyakinan bahwa terjadi penegakan, pencegahan, dan pengawasan yang baik terhadap praktik politik uang, makanya terus terjadi, kata Titi. (***/PRO3)