Geser ke atas
News Ekbis Sosok Halal Pelesir Olahraga Nasional Daerah Otomotif

Kanal

Petinggi Delapan Parpol Kumpul di Hotel, Salah Satunya Bahas Ketua KPU Soal Pemilu Coblos Partai
Lampungpro.co, 08-Jan-2023

Amiruddin Sormin 5560

Share

Para petinggi dari delapan parpol berkumpul di Hotel Dharmawangsa, Minggu (8/1/2023). (Suara.com/Novian)

JAKARTA (Lampungpro.co): Sebanyak delapan pimpinan partai politik (parpol) berkumpul di Hotel Dharmawangsa. Hadir langsung sejumlah ketua umum partai politik, namun ada juga ketua umum yang tidak hadir dan diwakilkan sekretaris jenderal partai serta wakil ketua umum.

Pantauan Suara.com (jaringan media Lampungpro.co), ketua umum parpol yang tidak hadir ialah Ketum NasDem Surya Paloh, Plt Ketua Umum PPP Mardiono. Keduanya terlihat mengirim perwakilan. Sementara itu, belum terlihat perwakilan dari Partai Gerindra.

Sedangkan untuk ketum yang hadir di antaranya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Sementara untuk PPP dihadiri Waketum Amis Uskara, dan NasDem diwakilkan Waketum Ahmad Ali serta Sekjen Johnny G. Plate.

Diketahui pertemuan delapan parpol ini untuk menyikapi ramainya pembahasan mengenai sistem porporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka. Mengingat adanya gugatan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Waketum NasDem Ahmad Ali membenarkan hal itu. Ia berujar salah satu yang dibahas ialah pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari mengenai peluang proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

"Salah satu yang ingin dibicarakan, satu soal masalahnya pernyataan ketua KPU tentang proposional terbuka. Itu menjadi poin yang akan kita diskusikan supaya ada pemahaman yang sama," kata Ali di Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Sementara itu ditanya apakah delapan parpol bakal menyatakan sikap penolakan terhadap sistem proporsional tertutup, Ali menyiratkan adanya kemungkinan tersebut. "Harusnya seperti itu. Kardna itu memang domain parpol yang pembuat undang-undang itu bukan domain MK mestinya harusnya," kata Ali.

Delapan Fraksi di DPR Minta MK Konsisten 

1 2 3 4

Berikan Komentar

Kopi Pahit

Artikel Lainnya
Langka dan Mahal, Distribusi Ngawur Ala Elpiji...

Kalau pupuk dan BBM distribusinya bisa tertutup, harusnya Elpiji...

267


Copyright ©2024 lampungproco. All rights reserved