Berita Lampung, Portal Berita Lampung, Berita Lampung Terkini, Berita Daerah Lampung, Web Berita Lampung, Berita Nasional Terkini, Berita Kuliner, Berita Kuliner Lampung, Portal Berita Lampung Terkini, Portal Berita Pariwisata Lampung, Portal Berita Pariwisata Nasional, Portal Berita HPN, Portal Berita Asian Games

BANDUNG (Lampungpro.com): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mengatakan tahun 2018 ini merupakan tahun pelaksanaan Pilkada Serentak di 171 daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, saat ini, proses Pilkada Serentak sudah memasuki masa kampanye.

"Alhamdulillah telah selesai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada seluruh KPUD dan Bawaslu di masing masing daerah tersebut. tahapan pendaftaran, pengumuman calon, pengundian nomor urut, deklarasi pilkada damai dan saat ini telah memasuki masa kampanye," kata Mendagri pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) di Hotel Trans Luxury, Jalan Gatot Subroto No. 289 Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/2/2018) malam.

Untuk itu, Mendagri meminta seluruh pihak sepakat melawan money politics, politisasi SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan), kampanye ujaran kebencian/kekerasan/intimidasi. Hal itu akan menciderai demokrasi indonesia. "Tugas seluruh kepala daerah adalah memastikan pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung dengan baik,  jurdil, dan aman.

Melalui Forum APPSI ini, dia mengatakan sangat penting dalam membangun sinergi, antarseluruh kepala daerah dalam rangka menciptakan inovasi pembangunan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa indonesia. Kepala daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, memiliki andil besar dalam menjaga stabilitas nasional, serta menjaga keutuhan NKRI," kata Tjahyo.

Pada kegiatan itu juga dihadiri Pejabat sementara (Pjs.) Gubernur Lampung Didik Suprayitno. Kegiatan itu dibuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo dan dihadiri gubernur seluruh Indonesia. Dalam Rakernas kali ini disusun Program Kerja APPSI untuk mendorong kreativitas dan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (**/PRO2)