JAKARTA (Lampungpro.com): Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta tidak ada pengerahan massa saat pilkada putaran kedua DKI Jakarta. "Saya pikir tidak perlu untuk ada pengerahan massa sampai ke Jakarta. Karena, mekanisme pemilu sudah ada, apalagi di Jakarta ini, ada Bawaslu, saksi-saksi kemudian ada pengamat independen, ada media, semua ada," kata Tito di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/4/2017).

Tito menyampaikan hal itu seusai berbicara dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Pol) Budi Gunawan. "Kalau sampai ada pengerahan massa yang terkesan intimidatif, maka Polri sekali lagi dengan diskresinya dapat melakukan penegakan hukum. Bahkan, dalam bahasa yang lebih tegas, kita dapat amankan yang bersangkutan paling tidak 24 jam," tegas Tito.

Mereka yang akan ditahan dalam 24 jam itu misalnya karena melakukan kekerasan pidana, membawa senjata tajam, dan intimidasi. Tito juga mengerahkan hingga 65 ribu personil dalam mengamankan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. "Itu semua ada pidananya, kita bisa melakukan tindakan hukum ke mereka. Saya pikir kekuatan yang dikerahkan cukup besar lebih kurang 65 ribu di antaranya adalah 20 ribu dari kepolisian, 15 ribu dari TNI dan sisanya dari linmas dari kemendagri, dari pemda. Dengan kekuatan sebesar ini, lebih besar dari pengamanan sebelumnya Insya Allah Jakarta akan aman dan kita menjamin masyarakat Jakarta untuk bebas memilih menurut pilihan masing-masing," jelas Tito.

Larangan mobilisasi itu menurut Tito bukan hanya terkait dengan ajakan Tamasya Almaidah yang sebelumnya banyak beredar di media sosial, tapi juga mobilisasi massa oleh pihak lainnya. "Larangan tadi bukan hanya berlaku untuk Tamasya Almaidah tapi juga bagi semua pihak, bagi semua pendukung pasangan calon," kata dia.

Dalam maklumat itu juga dijelaskan jika pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, tim dari Mabes Polri dan TNI sudah disiagakan untuk menjaga keamanan yang akan bekerja secara profesional, transparan dan berkeadilan. (*/PRO2)